Sutoro Eko: UU Desa Yang Dijalankan Secara Konsekwen Hanya Pilkades, Lainnya Amburadul
Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghadirikan sejumlah narasumber, BULD DPD RI menerima masukan tentang pelaksanaan UU Desa selama dua dekade terakhir yang mengalami reduksi dan distorsi. Tidak terjadi koherensi dan konsistensi. Sehingga berdampak kontradiksi.Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memantau dan mengevaluasi rancangan ...
Mengenal Program Jatim Puspa bagi Desa
Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan atau dikenal JATIM PUSPA merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Sasarannya ditujukkan kepada level Pemerintah Desa.Bantuan Program Jatim Puspa diberikan dalam bentuk barang yang dapat digunakan untuk berwirausaha. Bantuan ini digunakan untuk berwirausaha dala...
4 Tipe Birokrat Memandang Desa
oleh: Dr. Sutoro EkoMeskipun karakter "negara pegawai" begitu kuat tetapi birokrasi bukanlah sebuah mesin negaraa yang tunggal dan seragam. Birokrat terbelah menurut asal-usul, imajinasi, institusi, cara pandang dan kepentingan yang begitu beragam. Dalam memandang dan memperlakukan desa, misalnya, saya membagi empat tipe birokrat.Pertama, birokrat otokratis, yang tidak suka pada frasa desa demokar...
Gelontorkan 70 Triliun Prabowo Genjot Infrastrukrut Desa 2025
Prabowo akan menggejot infrastruktur desa dengan mengucurkan dana sebesar Rp 70 triliun untuk pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2025. Disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, saat menghadiri acara di Lombok Barat, Jumat (27/12/2024)."Pemerintah Prabowo keluarkan dana desa untuk infrastruktur Rp 70 triliun," ujar Fahri.Selain dana untuk infrastruk...
Serba Salah Kepala Desa Saat Pilkada
Kontestasi Pilkada di berbagai daerah di Indonesia telah berakhir. Warga masyarakat telah menerima dan melebur kembali. Tidak menuggu realisasi dari program dari visi-misi yang sampaikan oleh para calon. Lima tahun ke depan, masa depan daerah itu di tangan para kepala daerah.Dalam Pilkada 2024 kemarin, Bawaslu RI telah menerima laporan 147 laporan. Dari total 147 laporan yang diregistrasi, 16 lapo...