Forum Desa - Desa mengalami transformasi di bawah UU Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Terdapat banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang mengebiri kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

Disampaikan pada Kuliah Umum dan Buka Puasa Bersama dengan topik Transformasi Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kedaulatan Rakyat yang digelar Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) dan The Indonesian Power for Democracy (IPD), Yogyakarta, Sabtu (15/3).

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Sutoro Eko Yunanto menyampaikan dua cara pandang dalam memandang desa yang saling kontradiksi. Pertama, cara pandang esensialisme yang memandang desa sebagai situs keaslian bagi negara bangsa-modern. Sebagai situs keaslian, desa menyimpan dan memberi nilai-nilai yang merupakan tradisi agung untuk memberikan inspirasi dalam pembentukan negara-bangsa. Esensialisme memandang desa memberi nilai dan kultur yang akan membentuk sikap politik, baik para pemimpin maupun masyarakat dalam memandang dunia maupun memandang negara bangsa modern yang dibentuk. 

Selain itu, cara pandang yang kedua adalah modernisme yang memandang desa sebagai situs yang kolot, jadul, kuno, miskin, bodoh dan terbelakang. Akibatnya desa terus menerus digempur dengan modernisasi dan pembangunan-pembangunan yang diklaim membawa pertumbuhan dan kemajuan bagi desa. Realitasnya, desa diperkosa, diperalat, dan diseret menjadi semakin tidak berdaya dan berdaulat atas dirinya sendiri. Berbagai macam program lintas sektoral yang membatasi kewenangan pemerintah desa.