Forum Desa - PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) menegaskan tidak puas atas penjelasan pemerintah terkait penghentian pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2025 serta rencana pemangkasan besar-besaran anggaran Dana Desa untuk program nasional lainnya. Sekretaris Papdesi Kabupaten Purworejo yang juga Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, menyebut jawaban Kemenkeu belum menjawab kegelisahan desa di seluruh Indonesia.

“Jawaban yang kami terima belum menyentuh akar persoalan yang dihadapi desa. Kondisi ini sangat memberatkan, karena desa tetap dituntut menjalankan program pelayanan dan pembangunan, sementara anggarannya dipangkas,” tegas Dwinanto usai audiensi pada Kamis (27/11/2025).

PAPDESI mengadukan kebijakan tidak dicairkannya Dana Desa Tahap II 2025 untuk kategori non earmark yang dinilai membuat ribuan desa mengalami kesulitan fiskal. Papdesi juga memprotes rencana pemotongan Rp 40 triliun dari total Rp 60,6 triliun Dana Desa Tahun 2026. Dengan sisa sekitar Rp 20 triliun secara nasional, setiap desa hanya akan menerima rata-rata Rp 273 juta.