Desa Bale, merupakan salah satu desa di kecamatan Tanantovea, kabupaten Donggala yang menjadi tempat belajar warga untuk pelatihan pembuatan APBDesa. Selain diikuti oleh perangkat desa, BPD, PKK serta tokoh-tokoh masyarakat dari desa setempat juga diikuti oleh desa sekitarnya. Tempat ini sengaja dipilih untuk tempat belajar karena lokasinya tepat ditengah antara desa tempat tinggal peserta, selain itu juga ada-nya minat masyarakat untuk membangun desanya, yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang sangat kaya.

Desa Bale yang berarti papan (dari kayu) merupakan satu desa yang dihuni lebih dari 95 % suku Kaili. Suku Kaili ini menjadi mayoritas penduduk yang tinggal di kabupaten Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Desa ini terdiri dari 4 dusun yakni Dusun Matana, Taipa Noi, Volo dan Tawao atau mereka juga sering menyebut dengan dusun satu, dua dan seterusnya. Nama-nama desa dan dusun ini diambil dari nama tumbuhan atau sumber air yang ada di masing-masing wilayah dusun tersebut.

Desa Bale yang memanjang sepanjang 12 km, dike-lilingi oleh pegunungan dan sungai yang mengalir dari puncak gunung. Desa ini sangat kaya dengan sumber daya alam, dari sungai yang mengalir jernih dan terus menerus dari dusun 1 ke dusun 4, menjadikan desa ini tidak pernah kekurangan air. Bahkan selokan yang memanjang di sepanjang rumah penduduk mengalir dengan deras dan sangat jernih. Mereka tinggal membelokkan air selokan tersebut ke pakarangan (untuk menyirami tanaman di pekarangan) atau menampung untuk kebutuhan rumah tangga. Selokan atau sungai yang mengalir hampir disepanjang rumah penduduk ini, jarang dicemari oleh kegiatan rumah tangga atau pertanian. Mereka menggunakan air sehemat mungkin dan menjaganya untuk anak cucu. Jarang dilihat masyarakat mandi di sungai secara langsung atau memandikan ternak. Mereka lebih suka menampung air dirumah lalu menggunakannya dirumah tangga secukupnya.

Selain air yang melimpah, desa ini juga dikaruniai 2 air terjun alami, hutan yang masih subur serta tambang batu galian C yang sangat besar. Air terjun belum dimanfaatkan sebagai pusat rekreasi, selain itu juga ada tambang emas yang belum digali disekitar itu. Menurut penduduk, telah beberapa kali ada penelitian yang dilakukan diwilayah tersebut, namun entah mengapa tidak pernah ada proyek masuk kesitu.

Hutan yang subur dengan berbagai tumbuhan yang tumbuh diatasnya, dimanfaatkan penduduk secara alami. Tidak banyak hutan dikelola maksimal karena keterbatasan tenaga pengelola dan biaya yang dimiliki. Penduduk hanya mengambil hasil panen dari tanaman yang tumbuh diatasnya seperti kelapa, kayu, kemiri, kopi, coklat, bawang, dll. Gangguan babi dan kera sering mengurangi panen mereka. Bahkan seringkali gangguan ini sampai kepekarangan, dan untuk menghindarinya mereka membuat pagar dari kayu menge-lilingi kebun dan pekarangannya.

Desa bale, merupakan desa penghasil batu untuk bangunan yang digali dari sungai yang memanjang di wilayah tersebut. Saat ini sungai kelihatan rusak berat, karena proses penambangan sudah berlangsung bertahun-tahun. Pemerintahan desa tidak terlibat dalam kontrak kerjasama antara kontraktor yang menambang batu, karena hanya dilakukan lewat pihak kabupaten. Mereka selama ini hanya mendapat bagian yang sa-ngat kecil dari restribusi yang dibayarkan per truk yang lewat, itupun menurut mereka tidak sebanding dengan harga jual batu yang cukup mahal. Apalagi mereka dengar, batu itu diekspor ke luar negeri.

Tata pemerintahan
Model tata pemerintahan desa Bale, seperti pada umumnya semua desa yang ada di wilayah Indonesia. Desa yang telah berganti kepala desa sebanyak 14 kali ini, memiliki penduduk 297 KK. Desa ini jauh dari akses ke pusat kabupaten, karena hampir lebih 150 km untuk mencapainya. Apalagi tidak ada transportasi umum yang masuk kedesa ini, kecuali ojek sepeda motor. Untuk masuk ke desa ini harus melewati jembatan sepanjang 50 m yang rusak berat, sehingga pembonceng sepeda motor musti turun jalan kaki.

Desa Bale, merupakan desa yang belum banyak tersentuh proses-proses pembaharuan. Desa ini selalu patuh mengikuti apa saja yang digariskan oleh peraturan pemerintah. Dari penataan dusun, pembentukan BPD, atau proses perencanaan pembangunan desanya. Mereka selalu mengikuti apa yang tertuang dari undang-undang atau peraturan lain yang ada, walaupun seringkali terkesan sangat lambat. Pembentukan BPD misalnya baru terbentuk 2 tahun yang lalu, proses perencanaan pembangunan desa, hanya dibuat oleh tokoh dan perangkat desa (tanpa perencanaan dusun). Kelompok adat berikut hukum adatnya semakin pudar bahkan tidak lagi dimanfaatkan sebagai media atau peraturan yang digunakan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan pemerintahannya. Besarnya peran kabupaten dan kecamatan dalam mengatur desa demikian kuat terasa. Hal ini juga dirasakan dalam pe-ngalaman selama mengikuti pelatihan APBDesa di desa tersebut, sempat dibubarkan pihak kecamatan di hari kedua pelatihan, hanya alasan karena tidak koordinasi dengan mereka. Penulis dan panitia sempat diinterograsi reserse dari Polsek setempat, karena dianggap tidak punya ijin kegiatan. Padahal jelas pelatihan APBDesa yang dilakukan mengacu pada perda kebupaten Donggala Tahun 2001.

Desa yang dibangun hanya mengandalkan gotong royong masyarakat dan dukungan APBDesa sebesar 7 juta rupiah per tahun sangatlah tidak cukup. Mereka hanya membangun sesuai dana yang ada. Bahkan dana 7 juta per tahun yang diterima, 60 % digunakan biaya rutin pemerintahan desa termasuk honor bagi pemdes. Pemdes seringkali tidak tahu adanya program-program tambahan dari dinas teknis, mereka hanya merasakan beberapa program sering sangat bermanfaat namun juga mereka sering merasakan tidak bermanfaat, karena program tersebut tidak sesuai kebutuhannya.

Saat ini masyarakat sangat menyadari bahwa untuk membangun desanya diperlukan gotong royong dan dukungan yang memadai. Masyarakat sudah lama melihat sumber daya alam merupakan modal utama untuk membangun desanya, tinggal bagaimana cara mengelolanya mereka membutuh sebuah keberanian untuk mencoba dan ketrampilan baru. Misalnya air yang melimpah dan lahan yang luas di pekarangan, bagaimana dimanfaatkan sebagai perikanan. Air terjun, bagaimana dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi alam.

Suku Kaili yang terbiasa hidup menghargai sumber daya alam, sangat menentang kerusakan alam, air merupakan ibu alam yang harus dijaga untuk anak cucu.***