Pada detik-detik penghitungan suara Pilpres 5 Juli 2004, saya berbincang-bincang dengan para warga yang nyoblos di TPS 44 Sariharjo, Sleman Yogyakarta. Mereka berkerumun menanti hasil perhitungan suara dengan perasaan cemas ingin mengetahui hasilnya. Kepada Pak Bejo saya bertanya “ Nyoblos siapa Pak Bejo?” Jawabannya “seperti teman kami, SBY saja karena yang kami lihat itu blegere (tampang tubuhnya). Kontan Pak Suripto menimpali, “Wah kalau saya tetap nyoblos perempuan, yang paling enak kalau nyoblos ya perempuan, ngapain juga nyoblos Amin Rais nanti pasti bikin geger”. Pernyataan Suripto itu mengundang amarah Pak Darto, dengan lantang dia mengatakan “Ingat lho, reformasi ini tidak mungkin terwujud tanpa Amin Rais, dia itu yang demonstrasi bersama mahasiswa”.

Perbincangan warga desa di atas tentang Capres itu mengundang pertanyaan kritis, yaitu apakah mereka memilih dengan kesadaran semu dan berbekal pada informasi tentang profil Capres yang rendah? Jika pertanyaan itu terjawab, siapakah yang bertanggungjawab dan apa implikasi politisnya bagi warga desa itu yang rawan menjadi korban dari setiap pergantian kekuasaan? Saya melihat bahwa kesadaran semu itu bersumber dari kuatnya politik rasa dan aliran yang berakar dalam diri orang desa.

Sungguh merupakan suatu yang lazim terjadi di setiap kelompok, bahwa pilihan politik seseorang sangat dipengaruhi oleh kawannya. Keputusan tetangga saya yang bernama Bejo memberikan suara untuk SBY berarti mengikuti opini di lingkungan sosialnya. Masalahnya adalah mengapa alasan yang diajukan adalah karena SBY memiliki postur tubuh yang tambun segagah Bimo dalam cerita wayang. Dalam budaya Jawa, pemimpin memang diidealkan bertubuh seperti Bima yang perkasa dan pandai bertempur secara fisik untuk membela yang lemah. Apakah sekarang ini seorang presiden harus seperti Bima yang kuat fisiknya. Apakah bukan kuat otaknya untuk mengembangkan kebijakan yang berpihak kepada yang lemah. Masalahnya adalah orang Jawa telah terbiasa membuat keputusan politis dengan memakai olah rasa. Dengan memakai rasa maka pertimbangan yang dipakai adalah penilaian subjektifnya yang dibingkai oleh kerangka berfikir simboliknya. Ketika memutuskan SBY maka yang dibayangkan adalah tokoh yang sehebat Bima. Dengan informasi yang terbatas mengenai profil dan kinerja para Capres, maka pilihannya atas tokoh SBY menjadi dipandang tepat. Apalagi ketika SBY dengan lugas menegaskan bahwa dirinya menjanjikan kehidupan yang aman. Dalam pikiran orang Jawa “aman” adalah idiom yang diidamkan sejajar dengan tradisi Jawa yang sarat dengan ritus mencari keselamatan hidup (slametan).

Keputusan Suprapto memilih Megawati dengan argumen yang seksis menegaskan bahwa dirinya itu telah kehilangan representatitas simbolik tentang calon pemimpin menurut standar rasa orang Jawa. Nampaknya representatitas simbolik itu telah diborong oleh SBY sebagai seorang satria yang berperawakan seperti Bimo, dan kesetiaannya memilih Megawati bukan karena figur perempuan, tetapi karena dia dibayangkan mewakili aliran politiknya di desa bahwa kaum abangan harus memiliki identitas sendiri. Keputusannya memilih Megawati itu memang merupakan sebuah gagasan simbolik dari Suprapto dan kaum abangan untuk menegakkan identitasnya di kampung yang terancam oleh kehadiran kelompok santri. Oleh karena itu, dengan enaknya Suprapto menempatkan Amin Rais sebagai ancaman. Di sini Megawati dipakai sebagai simbol kelompoknya berhadapan dengan Amin Rais sebagai simbol kaum santri. Sekali lagi bahwa yang menjadi etos dalam Pilpres pada diri Bejo dan Suripto adalah jagad berfikirnya yang dikendalikan oleh gejolak olah rasa: Bejo menggunakan rasa orang Jawa sedangkan Suripto menggunakan rasa orang abangan.

Meskipun berbeda dengan Suripto, Darto juga menggunakan olah rasa. Bedanya ia menggunakan sentimen rasa santri sehingga pilihannya adalah Amin Rais. Popularitas Amin Rais yang terancam oleh hadirnya kelompok abangan dibentengi oleh Darto dengan menegaskan bahwa tokoh ini menjadi sah bagi semua pihak karena reformis. Klaim reformis perlu karena tubuhnya tidak segagah SBY, dan klaim itu sangat empiris sehingga diharapkan diterima semua pihak. Namun, klaim itu tidak mengubah pilihan warga karena masing-masing kembali pada kesadaran semunya. Capres pilihannya adalah yang merepresentasikan jagad alam rasanya yang dibingkai oleh primordialisme abangan, santri dan kejawen.

Tafsir suara orang desa itu menegaskan betapa runyamnya kualitas Pilpres 2004. Pilpres hadir di desa sebagai pesta untuk meneguhkan pluralitas masyarakat yang tercabik-cabik oleh hegemoni dari kultur lokal yang bersentuhan dengan hegemoni dari politik aliran. Sepertinya Pilpres telah membuka akses bagi warga untuk menentukan pemimpinnya. Namun yang terjadi sebaliknya; Pilpres mereproduksi jagad rasa dan berfungsinya politik aliran dalam masyarakat yang pluralistik.

Dalam Pilpres itu kesadaran kritis untuk memilih Capres yang ideal tidak ditumbuhkan. Warga desa tidak didorong untuk menyua-rakan kepentingannya dan para Capres untuk meme-nuhinya. Sebaliknya, para Capres yang menyuarakan kebutuhannya sebagai pemimpin. Logika itu masuk akal karena mereka sibuk mencari pasangan wakilnya daripada menyusun agenda yang partisipatif ke depan. Mereka sepertinya percaya bahwa kemenangan akan diraih dari ketepatan menemukan Cawapres karena menilai perilaku warga ditentukan oleh para patronnya, kelompoknya dan basis sosial politik alirannya. Akibatnya, masa kampanye yang pendek itu banyak dipakai untuk ritus simbolik pesta demokrasi seperti kampanye, pidato formal dan tampilnya Capres menjadi bintang iklan di TV. Ritus itu memang diisi Capres bertatap muka dengan warga, dan berjanji untuk berbuat sesuatu demi negara. Akan tetapi, ritus itu bukan sebuah komunikasi politik yang partisipatif. Susah bagi warga untuk menemukan para kader partai atau para tim sukses setiap Capres masuk ke desa-desa dan mendengarkan hati nurani warganya. Capres pun banyak berkunjung ke forum-forum yang bias kelompok masyarakat perkotaan daripada pedesaan.

Gelagat atas macetnya komunikasi politik itu nampak dari tidak adanya kontrak politik dengan orang desa. Sejarah telah mencatat bahwa setiap pergantian zaman selalu menelan korban dan biasanya yang paling menderita adalah orang desa. Pembangunan ekonomi Orde Baru tidak secara signifikan menghapus desa sebagai pusatnya penduduk miskin. Desa menjadi suplayer tenaga murah untuk pembangunan ekonomi di daerah perkotaan. Krisis ekonomi juga berdampak pada sektor riil yang memaksa warga desa kembali ke kampungnya. Badai krisis ekonomi belum berakhir karena beban orang desa semakin berat oleh mahalnya biaya hidup di bidang pendidikan, kesehatan dan barang kebutuhan sehari-hari. Globalisasi juga menjadi ancaman bagi produk pertanian dan ketergantungan petani terhadap pasar yang memaksa mereka harus gulung tikar.

Pembaharuan desa sebagai agenda penting untuk mendekatkan pemerintahan desa dengan warga juga luput dari perhatian para Capres. Padahal Capres akan mendapat dukungan yang kuat dari warga jika mempunyai komitmen untuk melaksanakan pembaharuan desa. Selama reformasi berlangsung implementasi otonomi desa itu telah membawa perubahan iklim demokrasi di desa yang lebih baik. Dalam kasus Pilkades dan anggota BPD warga dapat berpartisipasi secara lebih proaktif. Meskipun pemilihan pemimpin mereka itu masih diwarnai oleh politik uang, primordialisme kekerabatan dan teritorial, tetapi warga telah menangkap pentingnya dialog politik dengan para calonnya, dan dalam banyak kasus dialog itu telah membuahkan kontrak politik.

Pilpres dapat dianalogikan dengan Pilkades. Bedanya Pilpres bersakala nasional, tetapi tetap saja menuntut adanya suatu ruang yang lebih lama dan terbuka bagi warga untuk mempelajari calon pemimpinnya. Di desa para calon Kades adalah orang yang dikenal dengan secara mendalam baik pribadi maupun kinerjanya dalam masyarakat. Mereka mempunyai track record yang panjang mengenai profil kepala desanya walaupun tidak banyak memahami program yang diembannya ke depan. Namun tradisi itu telah menghasilkan suatu suara pemilih yang kredibel. Dalam banyak kasus, Kades pun dicoba dilengserkan oleh warga karena tidak mampu memenuhi standar kepemimpinan yang dinalarkan oleh warganya. Tradisi itu menjadi rusak ketika Pilpres digasak untuk memenuhi kepentingan para petualang politik dan rezim Orde Baru yang menuntut kesetiaan politik calon secara utuh. Pengalaman IRE mendampingi warga Duwet di Klaten memberikan pelajaran yang berharga bahwa dalam kenyataannya masyarakat menghendaki proses seleksi kepemimpinan yang kredibel. Kerja LSM IRE yang pendek telah mendorong lahirnya Forum Komunikasi Pemuda Duwet (FKPD) yang bekerja keras mengingatkan warga untuk mencari kader dan calon Kades yang track recordnya baik. Masalahnya adalah begitu banyak regulasi yang bersifat birokratis sehingga mematikan aspirasi warga seperti batasan umur, dan pendidikan.

Jagad berfikir orang desa ketika memilih calegnya telah melampaui kesadaran semu yang dibingkai oleh ikatan emosional dengan aliran primordialnya. Mereka menjadi lebih realistis, tetapi dalam Plipres mereka terbawa dalam kesadaran semu seperti itu. Gejala itu tidak lain disebabkan oleh kemauan para politisi yang acuh terhadap suara warga karena mereka memandang kekuasaan adalah dalam monipolinya. Pilpres yang lalu bukan sebuah arena pendidikan politik bagi orang desa, tetapi justru merusak tradisi Pilkades yang lebih partisipatif.