Listrik mampu merubah peradaban dunia menjadi terang, tetapi listrik yang hak kelolanya dipegang oleh PT. PLN, dimata rakyat kecil tidak seterang cahanya. Kita simak dialog “wong cilik” berikut:

Non	: Gombal, gombal, gombaaaaaaal,...
Bang	: Lho kok ngomel-ngomel ada apa Non?
Non	:Gimana nggak ngomel?! masa surat panggilan kerja terlambat, jadi saya nggak bisa kerja. Padahal saya sudah diterima sebagai Bendahara perkebunan kelapa sawit di Jambi.
Bang	:Memangnya suratnya lewat mana?
Non	:Ya lewat kantor Pos desa itu, mau lewat mana lagi?!
Bang	:Lho biasanya lancar dan nggak pernah terlambat?!
Non	:Ya itulah, pak sekdes dan perangkat desa lainnya tidak mau mengirim alias ngambek gara-gara pegawai Pos kecamatan itu suka semena-mena, main perintah saja kepada perangkat desa. Jadi pak sekdes ngambek!
Bang	:Lha kalau begitu terus kita bisa kacau, saya juga nunggu surat dari pacarku yang ada di Malaysia, wah-wah gawat nih???!!! Yuk kita reformasi sekdes tua itu!
Non	:Ngawur aja kamu itu! Kantor Pos itu kan PT! PT kan mencari untung bukan sosial lagi, jadi pak sekdes dan perangkat desa ya nggak salah dong!
Bang	:Tapi khan perangkat desa bawahan kecamatan dan kantor Pos desa khan di Kecamatan, jadi desa mestinya menjalankan perintah dari kecamatan termasuk ngantar surat ke alamat-alamat.
Non	:Enak amat?! Yang benar ya pak Pos yang bertanggungjawab ngantar surat ke alamat. Bukan seperti sekarang ini apa-apa diserahkan ke desa emangnya desa itu terminal perintah?