FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

Yang Palsu Itu Bukan Pemerintahan Desa, Tetapi Yang Palsu Adalah Pengetahuan Tentang Pemerintahan

oleh: Dr. Sutoro Eko, 
Ketua STPMD "APMD" Jogja dan Guru Desa

Seorang teman, ahli pemerintahan, berujar kepada saya bahwa pemerintahan desa adalah pemerintahan palsu. Desa sebenarnya hanya organisasi masyarakat yang diberi tugas menjalankan pemerintahan. Kalau pemerintahan yang benar, seharusnya desa memiliki perangkat seperti dinas dan inspektorat, dijalankan oleh ASN.

Saya jawab: yang palsu itu bukan pemerintahan desa, tetapi yang palsu adalah pengetahuan tentang pemerintahan yang diwariskan turun-temurun kepada sampeyan.

Pemerintahan adalah gejala alamiah seumur ras manusia, jauh sebelum ada negara modern dan pemerintah(an) formal. Ketika sejumlah manusia berkumpul dan bermasyarakat, di situlah lahir pemerintahan, yakni tindakan memutuskan, atau membuat hukum, untuk mengatur mengurus hajat hidup orang banyak. Kelak apa yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat atau desa yang disebut nama lain, juga hadir sebagai institusi pemerintahan, tentu dengan cara mereka masing-masing.

Penguasa kolonial memperkenalkan dan membentuk pemerintahan modern dalam bentuk binnenlands bestuur, yang bercorak formalistik, hirarkhis, sentralistik dan birokratik. Ini melahirkan organ-organ birokrasi seperti penarik pajak, pengelola uang, pengawas, pemeriksa dll. Antara pemerintahan dan negara tidak ada perbedaan, yang membentuk tipe pemerintahan birokratik atau negara pegawai. Pemerintahan bukan milik rakyat, negara bukan milik warga, tetapi milik birokrasi yang tersusun secara formal dan hirarkhis.

Setelah Indonesia hadir, para guru besar pemerintahan mengajarkan bahwa bestuur warisan kolonial itu adalah pemerintahan. Padahal bestuur adalah administrasi, bukan pemerintahan. Atau setidaknya bestuur merupakan bentuk pemerintahan administratif, formalistik dan birokratik. Model ini sangat antipolitik dan antidemokrasi. Menurut para guru besar itu, demokrasi bukanlah sistem pemerintahan melaiankan sistem politik.

Dengan begitu, cara pandang bestuur warisan kolonial itu melahirkan dua konsekuensi. Pertama, pemerintahan harus formal, dimonopoli oleh pemerintah formal, memiliki organ formal. Karena itu pemerintahan desa yang tidak formal disebut sebagai pemerintahan palsu. Kedua, pemerintahan sama dengan birokrasi, administrasi dan negara, yang terpisah dari politik. Karena pengaruh ini, para mahasiswa ilmu pemerintahan menulis skripsi atau tesis yang berisi tentang administrasi, misalnya studi tentang efektivitas kecamatan. Saya bilang, ini bukan ilmu pemerintanan, tapi ilmu perkantoran. Dan saya rekomendasikan prodi ilmu pemerintahan atau administrasi pemerintahan diganti dengan prodi perkantoran.

Maka saya mau bilang beberapa hal. Pertama, desa adalah pemerintahan, karena memutuskan (politik) serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kedua, pemerintahan formal adalah politik yang dilembagakan, atau kekuasaan yang dilembagakan menjadi kewenangan. Ketiga, sesuai demokrasi dan konstitusi yang berbicara kedaulatan rakyat, pemerintahan (pemerintah dan parlemen) adalah milik rakyat, negara milik warga. Rakyat membentuk pemerintah, pemerintah membuat kebijakan dan hukum untuk memerintah negara; negara melindungi dan melayani warga.

Keempat, pemerintahan tidak cukup dilihat secara institusional, tetapi bisa juga dilihat dari poskolonial dan posstruktural, misalnya dengan konsep kepemerintahan (governmentality). Pemerintahan tidak melulu hadir dengan struktur formal, tetapi juga hadir dalam bentuk pengetahuan, proyek, NSPK, data, aplikasi, dll. Ini adalah pemerintahan teknokratik, yang melemahkan pemerintahan demokratik.

kirim ke teman | versi cetak

 

Selasa, 10 September 2019 12:14:42 - oleh : admin

Informasi "" Lainnya