FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Informasi : RUU Desa Terganjal Rumusan Anggaran Desa
LEGISLASI
2013-07-09 12:46:55 - by : admin
Pembahasan
Rancangan Undang-Undang tentang Desa terganjal rumusan anggaran untuk Desa. Fraksi-fraksi
di DPR belum menyepakati besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk desa.


Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa DPR Budiman Sudjatmiko,
Selasa (2/7), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta mengatakan, RUU Desa di
targetkan disahkan 12 Juli mendatang. Namun, masih ada dua masalah krusial yang
belum disepakati. ‘’Sekarang masih ada yang mentok, yakni soal anggaran desa dan
masa jabatan kades (kepala desa)” katanya.



Pansus tengah meminta pemerintah mendata total anggaran yang
dialokasikan semua kementerian untuk desa. Total anggaran itulah yang akan
dijadikan acuan bagi Pansus untuk menentukan besaran dana desa.



Meskipun demikian, fraksi-fraksi di DPR mengusulkan alokasi dana
khusus desa sebesar 6 persen dari total APBN. Dana tersebut dianggarkan langsung dari APBN, diluar dana perimbangan.



Adapun pemerintah mengusulkan anggaran desa sebesar 10 persen dari
dana perimbangan yang di terima setiap kabupaten/kota.



Sementara itu, distribusi dana untuk desa didorong hanya melalui
satu pintu. Kementerian-kementerian tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran,
seperti yang selama ini dilakukan.



Selama ini, setiap kementerian mengalokasikan dana tersendiri
untuk pembangunan infrastruktur dan perekonomian serta pemberdayaan masyarakat
desa. Akibatnya, tidak sedikit anggaran dan program tumpang tindih satu sama
lain.



Menurut Budiman, pengalokasian anggaran desa secara terpisah di
setiap kementerian itu tidak efektif dan efisien, bahkan kerap ditemukan
anggaran yang tidak tepat sasaran.



Oleh karena itu, pansus mendorong alokasi anggaran untuk desa
disatukan melalui satu pintu. ‘’Misalnya, semua anggaran untuk desa dimasukkan
di pos anggaran Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri).’’ ujar Politikus Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.



Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Desa
Seluruh Indonesia Ipin Aripin mengatakan, perlu ada pendidikan manajerial bagi
kepala desa. Selain itu, diperlukan pula badan pengawas kegiatan desa untuk
mengawasi penggunaan dana desa. (NTA)
KOMPAS,
Rabu, 3 juli 2013



FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa : http://www.forumdesa.org
Versi Online : http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=8