FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Informasi : Pengesahan RUU Desa Kembali Diundur
PENGESAHAN RUU DESA KEMBALI DIUNDUR
2013-08-26 14:31:51 - by : admin


Pembahasan RUU tentang Desa
antara Pansus di Komisi II DPR RI dengan pemerintah masih belum menyepakati
beberapa substansi. Ada kemungkinan RUU ini tidak bisa disahkan pada masa
persidangan IV tahun sidang 2012-2013 yang tinggal sepekan lagi.



"DPR semua sepakat
untuk pro terhadap RUU Desa. Tapi, ketika masuk pada mekanisme yang sifatnya
elementatif, pembahasan menjadi alot, khususnya saat berdebat dengan
pemerintah," ujar Moqowam dalam acara Kenduri Warga untuk RUU Desa yang
digelar di Ruang Wartawan DPR RI, Kamis (4/7).



Politisi dari Fraksi PPP itu kemudian
memberikan contoh permasalahan. Pertama, pemerintah mengajukan diri mempurpose
pasal 18 UUD 1945, namun DPR di pasal 18 b ayat 2. Ini jelas berbeda. Kalau
pada Pasal 18, desa adalah bagian sistem dari pemerintahan, pada 18b desa
adalah sebuah kumpulan komunitas. Jadi, desa adalah komunitas yang berdiri
sendiri, sehingga memiliki independensi yang kuat di mata pemerintah di
atasnya.



Kemudian yang menjadi
pembahasan alot lainnya adalah terkait PNS, masa jabatan kepala desa, dan soal
anggaran 10 persen yang diminta desa dari total APBN. "Itu adalah isu-isu
yang menstimulasi pansus yang kemudian harus cerdas, bahwa bicara desa untuk
jangka panjang bukan parsial. Bicara desa bukan politisisasi atau partaisasi.
Lalu kemudian memposisikan desa adalah membangun negara itu merupakan hasil
komitmen yang saya kira hasil evaluasi sekian lama," tegasnya.



Kendati begitu, Anggota
Komisi II DPR RI tersebut menyimpan optimisme mampu membawa RUU Desa pada
pembicaraan tingkat II di Paripurna pada 12 Juli mendatang.



"Ini janji saya yang
ketiga kali, bahwa insyaallah Juli tanggal 12 akan ada pembicaraan tingkat dua
di paripurna tentang RUU desa ini. Saya lapor ke pihak DPR juga seperti itu.
Saya pastikan, tanggal 12 Juli Paripurna DPR belum memutuskan nasib RUU Desa.
Apa alasannya, terlalu tidak enak untuk diungkap," kata Ahmad Muqowam.



Selaku Ketua Pansus RUU Desa
lanjut Muqowam, kendala yang dia hadapi di internal fraksi-fraksi sudah di luar
kemampuan dirinya. "Intinya, masih banyak diantara fraksi yang bersikap
mendua terhadap RUU Desa," ungkapnya.



Nada optimisme juga
dikemukakan pimpinan Pansus RUU Desa dari Komisi III Khatibul Umam Wiranu.
"Pansus sudah sepakat RUU Desa harus menjadi Undang-undang di tahun 2013.
Namun, belum dapat dipastikan apakah di masa sidang sekarang atau masa sidang
mendatang. Itu sangat tergantung pada Tim Sinkronisasi yang saat ini masih
bekerja keras," katanya.



Sumber: http://infojambi.com/ij/nasional/6098-pengesahan-ruu-desa-kembali-mundur.html



FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa : http://www.forumdesa.org
Versi Online : http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=20