FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Informasi :
OTONOMI, JANGAN HANYA MUTER-MUTER DI DESA
2021-01-22 18:06:09 - by : admin
Oleh: Prof. Purwo Santoso, Rektor Universitas Nadhatul Ulama Yogyakarta*) 

Pemikiran Sutoro Eko tentang “Desa dan Negara” dalam satu tarikan nafas. Diumpakan tubuh dengan sel-sel pembentuk tubuh itu sendiri. Tubuh itu ada karena keterkaitan antar sel, dan hadir sebagai totalitas dari sel-sel tersebut. Sel-sel itu dirangkai keterkaitannya oleh darah yang terus mengalir. Tubuh se-Indonesia-an kita bermasalah karena kita hanya bersedia membicarakannya sebagai tubuh, seakan sel-sel tidak berperan penting karena ukurannya yang kecil-kecil. Sutoro mengajak kita membalik cara berpikir, bahwa sel-sel itu tidak kalah arti pentingnya. Isu sentralnya bukan pada satu per satu sel itu saja, melainkan pada totalitas sel-sel yang teraliri darah. Sejalan dengan hal itu, darah yang mengalir tidak hanya formalisme penggunaan kewenangan, melainkan substansi kearifan dan kebijaksanaan. 
Jelasnya, sel-sel pembentuk ke-Indonesia-an kita adalah desa, sebagai unit yang harus berkinerja demi desanya demi berkinerjanya Indonesia, desa diajak berotonomi. Hanya saja, otonomi desa hanya dalam formalitas diakui keberadaan dan arti pentingnya. Desa yang sifatnya multi-facet cenderung direduksi menjadi fenomena birokratis-administratif. Otonomi, mau tidak mau memang harus dipahami dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesa (NKRI), imaji tentang kesatuan pembentuk Indonesia itulah yang simplistik karena hanya dipahami dari sudut pandang birokrasi pemerintahan. Otonomi diisolasi dalam yurisdiksi masing-masing desa, karena negara atas nama pembangunan, industrialisasi, keamanan nasional dan sebagainya, supaya punya otonominya sendiri. Warga desa yang karena telah lama dinormalkan sebagai entitas demografis – yakni sebagai penduduk – tidak merasa galau ketika terus-menerus diperlakukan sebagai obyek kekuasaan, daripada sebagai subyek politik, yang melalui living law bisa menggalang kebersamaan dalam merespon negara.  
Masalahnya, dalam narasi besar ‘NKRI harga mati’, desa adalah entitas birokrasi terendah, yang menjadikannya berstatus paling rendah adalah birokratisme, bukan perilaku orang-orang desa. Secara hukum, desa memang diakui sebagai masyarakat hukum yang memiliki kewenangan pangkal dan kewenangan asli. Namun kalau kita runut ujung akhir dari pangkal itu adalah wilayah desa itu sendiri. Desa hanya boleh muter-muter di rumahnya sendiri, karena tradisi pemikiran pemerintahan kita yang sangat teritorialistik. Dalam arus besar narasi otonomi daerah  dan otonomi desa, ke-Indonesia-an diwadahi oleh birokrasi, dan wilayah kerja birokrasi itu sudah didefinisikan secara jelas. Teritorialisme yang melekat dalam bekerjanya birokrasi pemerintahan, kalaulah memiliki kehebatan, kearifan, kontribusi dan sebagainya, desa tidak perlu (tidak boleh) berkontribusi melampaui batas desanya. Lebih dari itu, atas nama pembangunan desa, desa langsung divonis sebagai lokus masalah. Desa adalah sasaran bidik dari kebijakan yang dibuat pejabat dan aparatur negara, yang karena berhasil mengabsahkan dirinya sebagai pemilik Indonesia melalui cengkeraman birokratisme, melakukan berbagai intervensi sepihak. 
Dalam positioning desa sebagai lapis terendah birokrasi, pangkal dari kewenangan desa. Penggunaan otonomi desa tidak membawa desa bergerak ke luar desa. Dengan kaidah otonomi desa – bahwa desa yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri – maka ke-Indonesia-an orang-orang desa bisa diisolasi di desa masing-masing. Dengan kata lain, dalam kejayaan cara berpikir birokratis dalam pemikiran-pemikiran, yang ironisnya diusung oleh perguruan-perguruan tinggi di negeri ini, desa sejatinya adalah taklukan negara, bukan pemilik negara. Desa merasa nyaman dalam status sebagai taklukan, karena nikmatnya narasi otonomi desa yang pendar ekspresinya dijamin tidak akan melintasi teritori desa. 
Dalam metafora ‘desa sebagai sel ke-Indonesia-an’, ukuran yang kecil bisa menjadi kekuatan besar manakala diletakkan dalam sinkronisasi tiada henti. Ukuran desa (dibandingkan dengan negara) memang kecil-kecil, namun sinkronisasi dari entitas-entitas kecil inilah yang membentuk kesatuan besar, yang kita sebut tubuh. Dalam metafora tersebut, tubuh bertanggung jawab dalam makan-minum dan menghirup udara, dan sel-sel pembentuk tubuh berfungsi karena metabolisme. Melalui metafora itu, isu vital kita adalah metabolisme dalam tubuh. 
Formalisme yang melekat dalam corak pemerintahan yang birokratis, menjadikan tubuh ke-Indonesia-an kekurangan gizi kearifan yang tersimpan sebagai pengetahuan lokal. Dalam formalisme itu aliran darah pemerintahan kita yang kaya dengan gizi (pengetahuan dan dana) kekurangan oksigen kecerdasan. Dengan metafora ini kita memahami betapa fatalnya kerancuan klaim birokrasi pemerintahan lebih superior di depan desa. Jika hal ini terus berlangsung, dan tetap kita dilupakan, metabolisme yang berlangsung dalam tubuh kita justru melumpuhkan sel-sel kita, yang dalam diamnya harus menghidupi tubuh itu sendiri. 


*) Memuliakan Desa, Pemikiran dan Sepak Terjang 50 tahun Sutoro Eko, APMD Prss 2019.

FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa : http://www.forumdesa.org
Versi Online : http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=174