FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Informasi :
Sutoro Eko: Apa Artinya UU Desa Tanpa Dana Desa
2020-07-15 13:29:34 - by : admin
FPPD - Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta Sutoro Eko berdiskusi dengan 15 orang Kepala Desa dan mantan Kades se Kabupaten Magelang (14/7). Mereka, Kades dan mantan Kades resah karena UU Nomor 2 2020 menabrak UU Desa No. 6/2014. "Roh UU 6 itu ya pasal 72 tentang Dana Desa. Apa artinya UU Desa tanpa Dana Desa," ujar salah satu kepala desa. Herry Prastowo salah satu mantan Kades mengatakan, "Kita ini dikei (dana desa) tapi diacungi kepel, ora diajari. Saatnya kita merebut hak Desa." 

Sutoro Eko mengatakan UU 2 dibuat untuk menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi negara. Melalui UU 2 pasal 72 tak berlaku sepanjang Covid-19. Recofusing adalah kata kunci yang selalu keluar dari Menkeu. Presiden Jokowi sebenarnya mengakui dan membutuhkan Desa selama pandemi Covid-19. Terbukti isolasi Desa lebih berhasil dibanding kota. Namun, di satu sisi presiden butuh Desa sementara Menkeu berkuasa keuangan Desa. 

Di beberapa negara Eropa yang berhasil menghadapi pandemi dengan lockdown, mereka mengeluarkan dana untuk rakyat yang berada di rumah. Dana mereka dari tabungan yang bertahun-tahun mereka kumpulkan. Indonesia yang Menkeunya terbaik di dunia selama ini tak memiliki tabungan. Sehingga dalam menghadapi pandemi Covid-19 kedodoran. 

Para Kades dan mantan Kades di Kabupaten Magelang sepakat ingin membuat berisik (noise) terutama kepada Menteri Keuangan agar kebijakannya tak membuat Desa kehilangan kewenangan sesuai UU Desa. Pertemuan ini akan terus dilakukan dan diperluas dengan berkolaborasi dengan Parade Nusantara dan organisasi lainnya. (Min)
FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa : http://www.forumdesa.org
Versi Online : http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=172