FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Informasi : RUU Desa: Topik Anggaran Bikin Alot Pembahasan
RUU DESA: TOPIK ANGGARAN BIKIN ALOT PEMBAHASAN
2013-08-26 14:21:07 - by : admin

Panitia Khusus (Pansus) RUU
Desa DPR dan pemerintah masih belum mencapai kesepakatan soal anggaran dan masa
jabatan kepada desa meski tuntutan akan keberadaan Undang-undang tersebut terus
disuarakan para kepala desa.


 Wakil Ketua Pansus RUU
Desa  Boediman Soedjatmiko mengatakan, menurut rencana DPR akan
mengesahkan RUU Desa menjadi UU Desa pada rapat paripurna DPR 12 Juli 2013
mendatang. Namun demikian, pembahasan kedua materi tersebut masih alot hingga
kini.



Hingga kini Pansus bahkan belum
mendapatkan jawaban dari Kemnterian Keuangan terkait berapa jumlah anggaran
keuangan yang dialokasikan untuk desa setiap tahun, ujarnya. Padahal, UU
tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa, bukan untuk ‘mengkotakan’
desa.



“DPR bukan untuk minta pos
anggaran baru, tapi pemerintah harus terbuka berapa jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk seluruh desa di Indonesia selama ini,” ujarnya pada satu
diskusi  bertema “RUU Pemerintahan Desa” bersama Dirjen PMD Kemendagri,
Tarmizi Karim dan Ifin Arifin, Sekjen Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh
Indonesia (APDESI) di Gedung DPR, Selasa (2/7/2013).



Sementara itu, Ifin Arifin
mendukung pengesahan segera RUU Desa menjadi Undang-undang. Menurutnya,
dengan UU tersebut pembangunan dan pemberdayaan desa akan makin segera terwujud
mengingat desa akan mengelola langsung keuangannya.



 Dia juga sepakat kalau
kepala desa bukan pegawai negeri sipil karena kedudukannya sama dengan bupati,
wali kota, gubernur, dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. 
“Hanya perlu mendapat tunjangan setingkat eselon III atau berapa,” ujarnya
berharap.



Sumber:
http://www.bisnis.com/ruu-desa-topik-anggaran-bikin-alot-pembahasan





FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa : http://www.forumdesa.org
Versi Online : http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=17