FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Informasi :
DADANG YULIANTARA: PERNAK MENJADI GURU DI SEKOLAH PEMBAHARUAN DESA
2019-12-21 09:50:09 - by : admin

Desa dulu ditenggelamkan, di Cilacap bahkan diusir. Saya perhatiannya bukan pada kewilayahan tetapi pada subjectnya yaitu petani. Dalam rezim Soeharto disebut komunis/PKI. Sebaiknya memikirkan keseluruhan, tidak hanya satu subyek yaitu petani karena disitu ada banyak elemen. Waktu saya munculkan ide itu Budiman dkk mengejek “ngapain mikir desa, abstrak, desa itu orangnya siapa? Tahun 1998 akhir di Bernas saya menulis Parlemen Desa, bicara Desa ya bicara Indonesia. Yang kita urus negara, bangsa tetapi kekuatannya ada di Desa. Reformasi tidak akan punya hasil apa-apa.  Orang percaya suatu saat Soeharto akan jatuh, dan tanggal 22 Mei  1998,. Reformasi harus melahirkan demokrasi dalam praktiknya, tetapi demokrasi butuh basis baru. Sementara waktu itu basisnya kuning semua (kuningisasi), harus ada usaha untuk me-regrouping politik. Saya mengusulkan Parlemen Desa, kenapa? Ternyata di Jogja ada DPR Kelurahan, yang bertujuan untuk menghalau partai-partai. Regrouping politik, caranya bagaimana? Syarat (1) harus ada koreksi mendasar terhadap halauan UU Desa.  UU di tahun 65 menguasai nasional, tahun 74 menguasai daerah, tahun 79 mengusai desa, tahun 85 menguasai pikiran.  Tanggal 11 juni 83, waktu gerhana matahari biasanya orang keluar rumah tetapi orang disuruh masuk rumah  (ada kekuatan ORBA). Jika bicara demokrasi harus ada (1) regrouping politik. (2) ganti rugi karena banyak kerusakannya. (3) otonomi . 
Kemudian koreksi terjadi dan muncul UU No 32/99 dibagian menimbang dikatakan bahwa UU 5/79 menyimpang dari konstitusi. Ganti ruginya, desa diberi uang (dana alokasi untuk desa) – ada guru besar mengatakan “itu namanya desentralisasi fiskal, dimana teorinya? “. Satu Desa Satu Milyar sudah dijalankan oleh Syaukani, bagi orang-orang Jawa mengapa besar, tetapi di Kutai uang sebesar itu apa? Dana Desa dalam pikiran saya adalah salah satu cara meregoruping, karena pasti ada rebutan. 
Saya tidak percaya bahwa kebijakan itu mengubah, tetapi saya anggap seperti kentongan. Yang paling penting adalah gerakan konkritnya di bawah. 
“Desa yang disebut maju bukan lah desa-desa yang menggerakkan orang, tetapi yang desa menggerakkan uang”.   Tidak ada desa X mengurangi kemiskinan dari sekian menjadi sekian, mengurangi angka kematian ibu dari sekian menjadi sekian. (kebutuhan desanya). Sekarang indikatornya transparan, ..... Bagi warga desa itu apa, mau dikorupsi juga gak tahu karena lagsung ke desa. Perhatian desa sudah terjadi, tetapi tidak ada perubahan, karena saya merasa perubahan hanya mungkin kalau aktornya adalah orang desa sendiri.  Pembaharuan desa itu apa? Tanyalah pada orang desa.  Masing-masing desa punya imajinasi sendiri. 
Kita punya problem, pendidikan kita ini hanya mengajarkan orang untuk pergi dari rumahnya dan tidak tahu jalan pulang. Hampir semua yang sekolah pasti tidak punya jalanpulang, jalan untuk membangun desanya.  Saya sangat setuju dengan sitilah “sakit”. Jiwa raga sakit, yang hanya boleh mendefinisikan hanya dokter, apa kita sejenis dokter yang bisa mengatakan sakit/tidak? Pertanyaan, kemana gerakan pembaharuan desa bergerak? Apa yang perlu kita refleksikan? Apa yang dikatakan oleh pak Toro sudah mewakili problem yang sekarang terjadi, istilahnya “teror terhadap desa”. 
Saya usul ; (1) bagaimana UU Desa itu baik jelek/bagus, disitu ada prinsip-prinsip penting yang sudah dimuat di dalam lembaran negara. Usulannya,  ditambah seakan dinaikkan levelnya. Ada peristiwa amandemen yang dibuat private  oleh partai politik. Ketua DPR tidak datang ke rakyat tetapi ke pimpinan partai, padahal ini peristiwa bangsa tetapi dibuat privat. Dalam UU ada pasal khusus tentang Desa supaya lebih kuat, fondasinya ada di desa. (2) Headline di Kompas yang mengkritik bahwa “investasi jeblok”.  Kemudian kita hanya mengandalkan konsumsi. Maksudnya membuata omni-guslow, makin dekat dengan rakyat, makin dekat dengan kaum pembajak atau dengan siapa? Cover ini tidak menghadap ke kanan. 
Langkah pert ama dengan menaikkan ke level yang lebih tinggi tetapi juga perlu ada langkah-langkah baru yang  lebih konkret. Gerakan ini persatuannya kurang, masing-masing mau mendirikan bendera sendiri-sendiri.  Dalam gerakan yang besar mitos itu perlu (mitologi). Dari pernyataan di Kompas terkait investasi, saya ingin mendorong supaya (1) desa dibebaskan kemampuannya untuk berproduksi,  (2) kemampuan berorganisasi dan (3) teknologi.  
Saya terharu dengan cerita desa dan sekolah APMD dimana yayasan berhasil memperoleh keilmuannya. Saya usul supaya hari ini kita mulai mempromosikan bahwa “desa adalah produsen ilmu, bukan konsumen”. Buktinya desa bertahan hidup lebih lama. Bagaimana caranya supaya ada  kemuliaan desa yaitu pengakuan bawa desa memproduksi ilmu pengetahuan, ilmu bagaimana mengatur orang, mengatur rezeki.

Disampaikan dalam Sarasehan dan Peluncuran Buku
“Memulaikan Desa”. 50 tahaun Sutoro Eko, di STPMD “APMD” Yogyakarta, 27
Nopember 2019 



FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa : http://www.forumdesa.org
Versi Online : http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=160