FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Informasi :
Rantai Produksi Berbasis Desa
2019-10-07 08:45:26 - by : admin
oleh: Borni Kurniawan, 
FPPD Jogja

Siapa sih yang tidak mau hidup sejahtera. Pemerintah mana sih yang mau warganya hidup dalam kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan ternyata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata, tapi juga dilakukan oleh masyarakat desa. Salah satu cara yang ditempuh yakni membuat usaha ekonomi. Yang menarik dari usaha ekonomi masyarakat yaitu mengoptimalkan keunggulan kompetitif yang ada di desa dan bangunan jejaring bisnisnya yang tidak membutuhkan aturan main yang rumit. Jejaring ekonomi tersebut tidak hanya melibatkan antaraktor ekonomi dalam satu desa, tapi antardesa.

Di Kebumen ada beberapa kluster atau sentra usaha ekonomi rakyat yang didalamnya mencerminkan jejaring dalam model tersebut. Pertama, kluster desa-desa para pengrajin kerajinan bambu di Petanahan. Kluster ini hampir dapat dipastikan terdiri dari pengrajin rumah tangga. Barang kerajinan yang diproduksi berupa caping atau tudung tani. Persebaran jaringan proses produksinya melibatkan banyak desa, diantaranya Desa Grujugan, Desa Grogol Bening Sari, Desa Nampu Dadi, Desa Kritig, dan Desa Tanggulangin. Bahkan sekarang, jumlah perajin tudung semakin meluas tidak hanya sebatas di desa-desa di Kecamatan Petanahan tapi sampai desa-desa di Kecamatan Adimulyo, Pejagoan, Puring, Klirong, dan Kuwarasan.

Seperti layaknya sebuah unit-unit perusahaan, gugus desa penghasil caping tersebut secara cerdas membangun relasi produksi yang saling mendukung satu sama lain. Diantara pelaku bisnis tudung terbangun linkages di mana di dalamnya ada pembagian peran proses produksi atau pengerjaan komponen penyusun sebuah tudung. Sebagaimana kita tahu, komponen caping terdiri dari beberapa bagian yang saling komplemen yaitu ada lambar halus dan kasar, dan kopyah. Misalnya, pengrajin di Desa Tanjungsari membuat bagian lambar halus dan kasar. Desa Grogol Bening Sari membuat bagian kopyah, sedangkan Desa Grujugan bagian asemblingdan pemasarannya. Tak hanya sebatas caping yang dibagi peran pengerjaannya, tapi juga produk-produk seperti tenong, dan tampah yang sama-sama berbahan baku bambu. Pembagian unit produksi ini berjalan secara baik, sehingga tidak ada penyerobotan atas unit produksi antar pengrajin satu sama lainya. 

Kedua, kluster kerajinan anyaman pandan. Desa Grenggeng hingga sekarang masih didapuk sebagai pusat produksinya. Kerajinan anyaman pandan dari Grenggeng telah mendunia dan mampu menyerap tenaga kerja yang tak kalah banyak dari indutsri rumahan kerajinan tudung. Sistem kemitraan produksi yang terbangun antara Desa Grenggeng dengan desa disekitarnya bagai saudara seperti halnya relasi produksi antarpengrajin caping di Petanahan. Desa Grenggeng tetap ditempatkan sebagai pusatnya proses produksi berbagai ragam barang jadi kerajinan pandan. Barang jadi dimaksud misalnya tas pandan, sandal pandan, box tisu, dll. Sementara desa disekelilingnya seperti Plarangan, Pohkumbang sampai Bonosari di Kecamatan Sempor berperan sebagai agen atau tepatnya desa penyangga (buffer village) yang memproduksi “complong”. Complong adalah sebutan lokal untuk anyaman pandan yang nantinya akan jadi bahan setengah jadi untuk membuat barang jadi sebagaimana dicontohkan. Dalam pertekstilan, complong-complong dari desa-desa tersebut kemudian dibawa oleh para pengepul ke rumah-rumah produksi yang ada di Desa Grenggeng.

Ketiga, kluster kerajinan sabut kelapa yang melibatkan desa-desa seperti Desa Rantaiwringin, Desa Sidomoro dan beberapa desa di Kecamatan Petanahan. Desa Rantaiwringin berperan penting sebagai pusatnya pengolahan bahan baku sabut kelapa sampai menjadi produk siap pakai seperti kesed, kokopit, matras, dan jok mobil. Sementara, untuk menjaga keberlanjutan pasokan sabut kelapa pengrajin-pengrajin dan koperasi di Rantaiwringin membangun koneksi dengan desa-desa di Kebumen sebagai pemasok sabut kelapa. Pemasaran produk kerajinan dari sabut kelapa telah menembus pasar nasional dan internasional. Beberapa negara yang teridentifikasi sebagai negara pemesan produk kerajinan sabut kelapa dari Kebumen diantaranya, Korea, Amerika dan Cina.

Belajar dari relasi ekonomi produksi yang tercermin dari ketiga kluster di atas tampak sekali kerjasama dan konsep membangun pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Lebih tepatnya, berbasis pelaku ekonomi desa. Mengapa demikian? Karena relasi yang terangkai pada dasarnya adalah unit ekonomi rumahan yang saling terajut sedemikian rupa membentuk jejaring dalam skala antardesa. Sebagai kesatuan jejaring unit ekonomi rumahan, jejaring ekonomi ini tidak memiliki relasi dengan sistem pemerintahan dan pembangunan di desa. Dalam arti, perkembangannya bergantung pada dinamika pasar. Peran negara, tepatnya pemerintah desa tidak ada, atau ada tapi tidak signifikan. Pengadaan modal, pengembangan pemasaran, rekruitmen tenaga kerja, penentuan harga pasar sampai dengan pengembangan kerjasama antaraktor/pelaku usaha bergantung pada mekanisme pasar. 

Dalam perkembangan terakhir, di desa-desa yang terangkai dalam tiga kluster di atas belum terbentuk BUM Desa, apalagi BUM Desa Bersama. Terlebih BUM Desa yang mengelola unit usaha yang berhubungan dengan produksi caping, kerajinan anyaman pandan ataupun sabut kelapa. Beberapa kendala yang mungkin mempengaruhinya yaitu, pertama, tidak tersedianya peluang unit usaha atau kelembagaan baru yang memungkinkan masuknya BUM Desa sehingga menempati posisi yang tidak menimbulkan persaingan baru atau mematikan aktor ekonomi yang selama ini terlibat dalam sistem pasar produksi kerajinan sabut kelapa, anyaman pandan dan caping. Peran pengepul masih cukup berpengaruh kuat terhadap nilai penjualan produk-produk kerajinan tersebut. Kedua, lembaga koperasi juga cukup banyak berdiri dan memberikan jaminan komunikasi serta sharing informasi sampai dengan permodalan. Ketiga, relasi dengan atau penawaran akses modal dari perbankan cukup kuat, sehingga sulit bagi pihak lain untuk menggeser peran lembaga perbankan dalam hal penyediaan modal.

BUM Desa Belum Dikenal
Sekalipun pemerintah cukup gencar melakukan sosialisasi, makhluk BUM Desa belum dikenal bagi sebagian pelaku usaha. Para ekonom selama ini lebih mengenal kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum seperti Badan Usaha Milik Asing (BUMA), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sebutan terbaru meminjam istilah Tanri Abeng  yaitu Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). BUMR sendiri merupakan korporatisasi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Tanri Abeng menjelaskan masing-masing kelompok lembaga ekonomi tersebut sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Asing (BUMA). Pada umumnya pelaku usaha dalam kelompok ini hanya fokus pada bidang usaha yang sesuai dengan penguasaan teknologi dan pasar serta berpola multinasional. Oleh karenanya, pengembangan usahanya terbatas dan lebih condong bergerak di sektor natural resources  untuk ekspor serta dengan teknologi dan merek dagang yang meng-global menyasar pasar dalam negeri. Oleh karenanya BUMA memerlukan regulasi dan pengawasan agar sumber-sumber daya alam dan pasar dalam negeri terproteksi, berwawasan lingkungan. Pemerintah bersinergi dengan pelaku ekonomi nasional serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar internasional.

2. Badan Usaha Mlik Swasta (BUMS). Pelaku ekonomi dalam kategori ini  adalah kelompok usaha besar yang pada umumnya memiliki lebih dari satu bidang usaha atau conglomeration of companies.  Walaupun sudah banyak BUMS yang go public,  kendali usaha masih dipegang oleh keluarga yang disebut conglomerate. Kelompok usaha ini tumbuh dan berkembang di era Orde Baru, sejalan dengan perkembangan ekonomi yang relative tinggi selama tiga dekade. Karakter para konglomerat ini sangat entrepreneurial, bahkan terkadang opportunistic.

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kelompok usaha ini bergerak di seluruh sektor usaha, baik yang berbentuk Persero maupun Perum untuk pelayanan masyarakat. Kebanyakan dari BUMN ini adalah pengambilalihan dari badan-badan usaha milik Kolonial Belanda setelah Indonesia merebut kemerdekaan pada tahun 1945 maka, tidaklah mengherankan apabila di era Orde Lama, badan-badan usaha ini dikelola oleh kelompok militer dan para birokrat. Di era Orde Baru mulai terjadi transformasi baik dari aspek bisnis maupun manajemen yang kemudian melahirkan BUMN-BUMN baru. Seperti halnya masa Orde Lama, intervensi politik masih mewarnai tata kelola BUMN. 

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kelompok usaha ini lahir bersamaan dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis otonomi daerah. BUMD sulit berkembang karena belum memiliki skala ekonomi dan kapitalisasi yang terbatas. Lagipula kekayaan negara berupa sumber daya alam yang ada di daerah masih dikuasai oleh BUMN dan swasta nasional serta asing. Di samping itu sulit menemukan tenaga-tenaga pengelola yang profesional untuk ditempatkan di daerah. Salah satu strateginya adalah BUMD ini membangun aliansi strategis dengan BUMS maupun BUMN dalam posisi tawar yang sejajar. Praktik kepemilikan Pemda melalui BUMD terhadap peluang bisnis yang berbasis aset atau sumber daya alam yang ada di daerah selalu minoritas. Alasannya, sumber pendanaan tidak tersedia bagi Pemda. Padahal swasta pun melalui BUMS misalnya, mencari dana dengan menjaminkan aset yang dimiliki daerah. Oleh karenanya BUMD pun harus memiliki manajemen profesional yang kreatif dan inovatif. 

5. Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). BUMR adalah konsep korporatisasi koperasi dan UMKM dengan status hukum, struktur, dan kedudukan yang sama dan sejajar dengan lembaga pelaku ekonomi lainnya. Kesejajaran ini juga terefleksi dari kekuatan BUMR yang memiliki usaha produktif yang berskala ekonomi, berorientasi pasar, efisien sebagaimana layaknya korporasi modern yang dikelola secara profesional. 
Rupanya, Tanri Abeng belum memasukan BUM Desa sebagai bagian dari makhluk ekonomi. Padahal BUM Desa memiliki fungsi-fungsi ekonomi yakni berproduksi dan melakukan transaksi. Walaupun BUM Desa juga mengembangkan fungsi-fungsi sosial, karena mandat BUM Desa tentu tidak hanya sekedar melakukan kapitalisasi tapi juga mendekatkan peran negara dalam hal pendistribusian sumber-sumber ekonomi strategik di level lokal untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. 

Kalau kita cermati, konteks dan tantangan pendirian BUM Desa nyaris sama dengan yang dialami BUMD. Pertama, BUM Desa lahir dalam konteks realisasi gagasan otonomi desa, terlebih setelah kelahiran UU Desa, gagasan BUM Desa semakin mendapatkan legitimasi hukumnya. Kedua, BUM Desa mendapat akses permodalan utama dari sumber keuangan publik (APB Desa). Ketiga, BUM Desa mengelola sumber daya besar terhadap akses sumber daya alam seperti air, hutan dan perkebunan. Ada satu hal yang membedakan BUM Desa dengan kelembagaan ekonomi lainnya yakni BUM Desa berdiri di atas prakarsa masyarakat yang dirumuskan melalui musyawarah desa dimana pemerintah desa dan seluruh stakeholder di desa dapat terlibat di dalamnya. 
FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa : http://www.forumdesa.org
Versi Online : http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=154