FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Informasi :
Dana Desa dan Modalitas Penahan Pelambatan Ekonomi
2018-12-04 19:56:46 - by : admin
(Tanggapan Kedua atas Tulisan Muhtar Habibi 
“Dana Desa Hanya Memberdayakan Elite Desa, Bukan Petani” di Tirto.id edisi, 28 November 2018)

Oleh: KF Borni Kurniawan 


Tahun 2015 lalu, Badan Pusat Statistik (PBS) mengumumkan pelambatan ekonomi nasional. Diukur dari realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II tahun itu terkonfirmasi hanya tumbuh 4,67 persen. Padahal pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 4,72 persen. Menurut teori ekonomi, konon salah satu penyebab pelambatan ini karena belanja pemerintah yang masih rendah. Artinya, daya serap anggaran publik masih belum maksimal. Belanja publik tersebut, sudah barang tentu tak terkecualikan Dana Desa (DD). Ya, Dana Desa adalah satu komponen klausul dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mencerminkan janji negara kepada desa. Dengan UU Desa, negara mengakui (recognize) desa sebagai entitas negara bangsa Indonesia  yang memiliki peran penting atas berdiri tegaknya NKRI dari berbagai aspek, sosial, politik, budaya maupun ekonomi.

Dalam hal ekonomi lokal, meskipun terkesan mikro desa mempunyai posisi strategis sebagai penyangga ekonomi nasional. Simak saja pengalaman krisis moneter tahun 1997-1998. Ekonomi makro mengalami depresiasi hebat, bahkan hingga menyebabkan aksi penjualan aset negara demi menutupi defisit devisa negara kala itu. Tapi ekonomi desa yang digerakan oleh rakyat kecil tetap tegar berdiri. Pantaslah kiranya bahwa pelambatan ekonomi tahun 2015 lalu, bukan disebabkan oleh melemahnya produktivitas ekonomi desa tapi praktik ekonomi oleh pelaku di level makro.  Buktinya, pelambatan ekonomi waktu itu berdampak pada melemahnya nilai kredit industri perbankan. Lagi-lagi menurut BPS, per Juli 2015, dalam satu tahun pertumbuhan kredit perbankan hanya 10,2 persen atau senilai Rp3.863,9 triliun. Padahal pada bulan sebelumnya, kredit pebankan tumbuh 10,3.
 
Meski secara statistik, BPS pada waktu itu tidak merilis dampak pelambatan ekonomi nasional terhadap pertumbuhan ekonomi mikro di pedesaan, secara kualitatif bisa kita saksikan kalau pelaku ekonomi pedesaan tetap berpoduksi. Pabrik-pabrik genteng di Kebumen, Pejagoan dan sekitarnya masih ngobong batu bata dan genteng, masyarakat desa-desa di kecamatan Petanahan masih tetap nglambar (menganyam bahan dasar caping bambu), perajin anyaman pandan di Sruweng  juga bersuka cita memenuhi kebutuhan complong (bahan setengah jadi kerajinan pandan), dan perajin kerajinan sabut kelapa di Rantewringin Bulus Pesantren juga masih menerima order. Mereka tidak cengeng seperti para pelaku ekonomi yang telah bertengger di jajaran pelaku ekonomi pasar bermodal besar (borjuis nasional/bornas).

Memang secara teoritik pelaku ekonomi di desa terkena dampak pelambatan ekonomi yang disebabkan oleh pembelanjaan anggaran publik yang lembat. Sebagai contoh, beberapa waktu ekonomi melambat para juragan genteng di Kebumen misalnya di desa Logede, Kedawung, Kuwayuhan, Giwangretno dan sekitarnya melakukan aksi jual murah. Genteng yang sebelumnya dipatok dengan harga Rp1.250 s/d Rp1.400 dijual dengan harga Rp1000 s/d Rp1200. Mengapa mereka lakukan, tidak lain karena musim proyek mereka tunggu-tunggu tak kunjung tiba. Pemerintah sebagai pemegang mandat anggaran dan belanja publik terlambat membelanjakan sehingga tender-tender proyek yang membutuhkan material bangunan batu bata dan genteng pun mengalami kemunduran.  Sementara proses produksi harus terus jalan, para juragan genteng membutuhkan uang untuk membayar tenaga kerja. Karena order dari para pengembang ataupun pengusaha jasa konstruksi tak kunjung datang, mau tidak mau aksi jual murah pun mereka lakukan. 

Lalu apa hubungannya Dana Desa dengan pertumbuhan ekonomi desa. Tadi sudah diketahui bahwa belanja anggaran pemerintah akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di suatu negara. Maka dengan demikian Dana Desa yang mengalir ke desa sudah barang tentu akan membentuk postur ekonomi desa lebih menggairahkan. Kondisi yang dialami para juragan genteng di Kebumen di atas berkaitan dengan ketergantungan pelaku ekonomi dengan anggaran belanja di Kabupaten. Nah, UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjamin keuangan yang secara khusus diambilkan dari APBN dengan nama Dana Desa tersebut. Pemerintah desa bersama warganya diberikan kewenangan untuk menentukan ke mana Dana Desa itu akan dibelanjakan. Ya, meski ada pembatasan oleh pemerintah, misalnya Dana Desa hanya boleh dibelanjakan 30 persennya untuk biaya operasional pemerintah desa dan 70 persennya untuk membiayai program pembangunan desa. Terlepas dari pembatasan ini, desa tetap memiliki ruang diskresi pembelanjaan agar ekonomi desa tetap bergerak dinamis dan kesejahteraan penduduk meningkat.

Secara konsisten, pemerintah melaksanakan mandat UU Desa. Setiap tahun anggaran selalu mengalokasikan Dana Desa secara konsisten. Jumlahnya pun selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 Triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi sebesar Rp628 juta. Di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa menerima sebesar Rp 800 juta. Untuk tahun 2018 APBN yang dialokasikan untuk Dana Desa sama dengan tahun 2017 yakni sebesar Rp 60 Triliun. Tahun 2019 nanti, Pemerintah berjanji akan menaikan alokasi DD hingga 73 Triliun, sehingga desa berpotensi menerima satu miliar.
Maka, ayo disambut dengan suka cita karena hak desa benar-benar dipenuhi. Bersuka cita di sini dapat diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi berikut. Pertama, memastikan program-program prioritas pembangunan desa dalam RPJMDesa, RKP Desa sampai dengan APBDes mendukung tumbuhnya kedaulatan ekonomi desa, membebaskan desa dari jerat rentenir, menaikan derajat pelaku ekonomi di desa, terutama mereka yang belum bankable bisa ditolong permodalannya dari APBDesa. Kedua, optimalisasi dan difersifikasi keunggulan ekonomi kompetitif yang dimiliki desa secara berkelanjutan sehingga mampu bersaing dengan komoditas ekonomi antarwilayah. Ketiga, memperkuat jejaring ekonomi lokal baik di sektor jasa maupun manufaktur yang saling mebesarkan, bukan saling membangun kampium ekonomi secara monopolistik maupun oligopolistik. Jadi, Dana Desa pada hakikatnya mengandung makna dan visi penguatan ekonomi desa, bukan semata-mata bagi-bagi duit ke desa.

FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa : http://www.forumdesa.org
Versi Online : http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=137