Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) telah memperoleh pengakuan oleh pemerintah, sekaligus
menjadi kebijakan dan gerakan selama beberapa tahun terakhir. Komitmen
pemerintah untuk mengembangkan BUMDes, secara yuridis diatur dalam:

·        
Undang-Undang No.32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

• Pasal 213

1. Desa
   dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai 
   dengan  kebutuhan dan potensi
   desa.

• Undang-Undang No . 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
  KeuanganMikro. Lembaga Keuangan Makro didefinisikan dalam pasal 1 ayat 1
  adalah lembaga keuangan yang khususdidirikan untuk memberikan jasa pengembangan
  usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam
  usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun
  pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari
  keuntungan.
  Dalam
  pasal 8 UU tersebut diatur tentang kepemilikan LKM bahwa lembaga keuangan mikro
  dapat dimiliki oleh badan usaha milik desa/kelurahan. Peraturan ini juga
  memerinci soal pendirian, perizinan, kegiatan usaha dan cakupan wilayah usaha,
  penjaminan simpanan, pengagabungan, peleburan dan pemekaran LKM, perlindungan
  pengguna jasa LKM, pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM.
  
  

• Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005
  tentang Desa.

•  
  Pasal 78

1. Dalam meningkatkan
   pendapatan masyarakat dan desa. Peemrintah desa dapat mendirikan Badan Usaha
   Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
2. Pembentukan Badan Usaha
   Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
   berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk Badan Usaha Milik
   Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum

• Pasal 79

1.  Badan
   Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa
   yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
2. Permodalan
   Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:

1.  Pemerintah
   Desa;
2. Tabungan
   masyarakat
3. Bantuan
   Pemerintah,
4. Pemerintah Provinsi dan
5. Pemerintah
   Kabupaten/Kota
6. Pinjaman;
   dan/atau
7. Penyertaan
   modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

3.   Kepengurusan
Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat

• Pasal 80

1. Badan
   Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pinjaman
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
   
   

• Pasal 81

1. Ketentuan
   lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
   Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan
   Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
   memuat:
   
   

1. Bentuk
   badan hukum;
2. Kepengurusan
3. Hak dan
   kewajiban
4. Permodalan;
5. Bagi
   hasil  usaha dan keuntungan;
6. Kerjasama
   dengan pihak ketiga;
7. Mekanisme
   pengelolaan dan pertanggungjawaban.

·     Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 
39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Permendagri ini  mengatur secara spesifik tentang pedoman tata
cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, pembinaan dan pengawasan BUMDes.