FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Informasi : Isi Undang-Undang Desa
BERDESA DENGAN BUDAYA
2017-07-19 18:06:54 - by : admin
BERDESA DENGAN BUDAYA

oleh: Slamet Riadi 
Penggiat di Leadaership And Management of Public (LAMP) Institute

Terlalu sering kita melupa
Terlampau sukses kita meninggalkan
Terlanjur kiat kita menelantarkan
Kehidupan berbudaya itu…..

Bertahun-tahun sudah lamanya, Desa menjadi anak tiri dalam proses pembangunan di Indonesia. Desa hanya menjadi pelayan bagi kota, acapkali kota kekurangan sumber daya alam, maka Desa mesti menyediakannya, setelah itu kembali ditinggalkan. Keadaan Desa seperti ini, disebabkan oleh pembangunan manusia dan infrastrukturnya yang terlalu sering, jika tidak mau dikatakan pembangunan selalu berpusat pada kawasan perkotaan. Kondisi ini melahirkan berbagai kekacauan, tidak hanya kekacauan dalam bidang ekonomi, politik, tapi juga kekacauan dalam bidang kebudayaan, yakni pada ranah mental dan spiritual umat manusia di perdesaan. 
Kekacauan ini diperparah dengan beberapa hasil temuan angka kemiskinan lebih besar di Desa, tingginya angka urbanisasi dari Desa ke Kota, yang semuanya menunjukkan kesenjangan sosial-budaya yang begitu akut dan kronis. Tidak hanya sampai disitu saja, kondisi yang kian akut ini telah menjadikan wilayah perdesaan sebagai subjek dari pembangunan yang tanpa didiskusikan lebih jauh dan mendalam oleh para warganya (baca: Pembangunan dari Atas ke Bawah). Hal ini lah yang menjadi penanda bahwa wilayah perdesaan menjadi lemah secara politik, ekonomi, terlebih lagi kulturalnya yang diakibatkan oleh paradigma dan kebijakan yang tidak berpihak pada kawasa perdesaan.
Angin Segar Undang-Undang Desa Tahun 2014
Tahun 2014, bisa dikatakan sebagai momentum bagi seluruh Desa-Desa di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, momentum ini (Baca: Melalui Undang-undang Desa) membuka peluang yang besar untuk membangun Desa secara partisipatif (Dari Bawah ke Atas), Meningkatkan budaya gotong royong, dan juga meng-eksis-kan kembali kearifan lokal yang ada di tiap-tiap Desa di Indonesia. 
Partisipatif, Budaya bergotong royong, dan Kearifan Lokal menjadi modal utama dalam mengarungi kebijakan baru undang-undang Desa ini, jika tidak ingin kehilangan momentum untuk membangun Desa dan membagun Indonesia. Melalui kebijakan ini, Desa memiliki kewenangan menentukan agenda pembangunannya sendiri dengan sumber daya material yang terbilang besar (baca: Dana Desa/Tahun).
Kebijakan Dana Desa yang dianggarkan melalui APBN-P dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yakni di tahun 2015 sebesar 280,3 Juta Per Desa, 2016 sebesar 643,6 Juta Per Desa, 2017 sebesar 800,4 Juta Per Desa, dan di tahun 2018 nanti sekitar 1,4 Milyar Per Desa (Sumber: Laporan Percepatan Pembangunan Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi). 
Dana desa yang begitu besar, juga mengisyaratkan pertanggungjawaban yang besar, bukan hanya pertanggungjawaban yang sifatnya administratif melainkan juga pada ranah pertanggungjawaban moral, mental, terlebih lagi spiritual pada Tuhan yang Maha Esa. 
Prioritas Pembangunan di Kawasan Perdesaan
Sampai saat ini, setidaknya ada empat program unggulan yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT, yakni pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pembuatan Embung Desa, Pengembangan Produk Unggulan Desa, dan Penyediaan Fasilitas Olahraga di Desa. 
Ke Empat program unggulan ini, mesti ada pada setiap Desa di Indonesia, yang tentunya berdasar dan bersandar pada aspek sosial, budaya, dan ekologis di tiap-tiap Desa di Indonesia. Selain itu, ke empat program unggulan ini juga mesti dibingkai dalam ke-pantas-an program-program itu bagi masyarakat di Desa. Program yang tidak memenuhi syarat-syarat ke-pantas-an seperti di atas, malah akan membawa petaka dan mungkin juga sebuah bencana alam dan bencana kemanusiaan di Desa.
Maka dari itu, penentuan atau juga penggodokan program di tiap-tiap Desa, mesti dan harus selaras dengan manusia dan alamnya. Namun, yang penulis temukan di Desa, masih jauh dari apa yang dicita-citakan. Pengaruh elit lokal, intervensi daerah, ketidaksamaan paradigma dalam membangun Desa juga menjadi masalah yang serius dan butuh perhatian khusus. Hal yang terpenting dari semua ini ialah, Desa mesti mengubah paradigmanya menjadi Desa yang Berbudaya, jika ingin menjadi Desa yang tangguh, dalam wacana membangun Indonesia dari Desa.
Kebijakan Kebudayaan: Pengelolaan Desa Secara Berbudaya
Menyelesaikan masalah di Desa, salah satunya dilakukan dengan cara merumuskan suatu kebijakan ditingkatan Desa. Salah satu bagian atau model kebijakan yang akhir-akhir ini diwacanakan di Indonesia untuk segera diperhatikan oleh para stakeholder pembangunan, yakni Kebijakan Kebudayaan. 
Kebijakan Kebudayaan ialah  pengelolaan secara sadar unsur-unsur kebudayaan, baik yang sifatnya material maupun immaterial yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan dengan para warga yang menjadi subjek dari sebuah kebijakan. Radhar Panca Dahana, pernah menyebutkan bahwa dua kategori utama dalam membangun suatu infrastruktur, yakni Infrastruktur Budaya dan Infrastruktur Berbudaya. Infrastruktur Budaya ialah pembangunan melalui kebijakan kebudayaan yang secara langsung atau tidak dapat memproduksi, meng-eksis-kan, dan merawat unsur-unsur Kebudayaan. Sedangkan Infrastruktur yang Berbudaya, ialah pembangunan Infrastruktur yang menselaraskan, menyeimbangkan, dan memanusiawikan kearifan budaya dan manusia di Desa. 
Mengapa kebijakan kebudayaan, menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam bingkai pembangunan wilayah Perdesaan. Sebab, pertama, Desa memiliki kekayaan kultural yang beragam dan dapat menjadi kekuatan dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, kedua, budaya atau kearifan di tiap-tiap Desa masing-masing memiliki ciri tersendiri yang bisa diselaraskan dalam wacana pembangunan kawasan perdesaan, dan ketiga, akhir-akhir ini Desa digempur oleh arus globalisasi yang begitu maha dahsyatnya, yang lambat laun akan menghilangkan identitas kebudayaan di Desa, dan Indonesia dalam skala yang lebih besar. 
Kebijakan kebudayaan di Desa dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan ruang-ruang budaya semacam perpustakaan Desa, Taman Budaya atau penyebutan lain yang sesuai dengan kearifan di tiap-tiap Desa (memiliki fungsi sebagai ruang atau tempat berkumpul warga Desa untuk bercengkrama dan mengekspresikan dirinya dalam berkesenian dan berolahraga), Menelusuri jejak-jejak leluhur dan sejarah Desa atau literasi Desa yang bertujuan untuk pengenalan jati diri dan penegasan identitas diri, menjamin terciptanya ekspresi budaya bagi seluruh warga yang ada demi terciptanya bingkai kebhinekaan dan keragaman kultural di Desa, Membuka ruang transformasi sosial dan budaya bagi generasi muda di Desa (bisa dengan melalui pengajaran cerita-cerita rakyat, petuah-petuah dari leluhur), dan yang paling penting juga adalah pengarsipan, pengelolaan, dan pencatatan data-data Desa yang tentunya memuat seluk beluk tentang Desa. 
Jika beberapa dari sekian banyak model kebijakan kebudayaan yang bisa dilakukan di tiap Desa ini dapat berjalan, maka Berdesa dengan Budaya bukan hanya omong dan teori belaka. Desa yang Berbudaya, akan menjadi Desa yang mandiri, tangguh, manusiawi, dan juga merakyat bagi warganya. 
***

FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa : http://www.forumdesa.org
Versi Online : http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=120