FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Informasi : Dirjend PMD
Kegiatan Forum Lintas Pelaku Strategi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2013-07-10 11:39:13 - by : admin

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kementrian Dalam Negri menyelenggarakan Kegiatan
Forum Lintas Pelaku Strategi
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
, di Hotel Ros-In 
Jl Ring Road Selatan 110 Dk. Saman, Bangunharjo, Kecamatan  Sewon, kab Bantul DIY, pada tanggal 1-4 Juli
2014. Diskusi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Pemberdayaan dan
Pemerintahan Desa, khususnya yang menyangkut tindak lanjut
 terhadap dukungan Lintas Sektor dalam
Koordinasi Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
. Kegiatan
forum lintas pelaku startegi pengambnagan usaha ekonomi masyarakat diikuti oleh
SKPD perwakilan dari beberapa propinsi di Indonesaia. Diskusi di buka oleh
ketua pelaksana Dirjen PMD, dengan narasumber dari BUMDEs desa Laboo kabupaten
Bantaeng,  BUMDes Karangrejek kab
Gunungkidul .  Narasumber yang lainnya
adalah  komisi II DPR RI  dengan tema pembangunan ekonomi pedesaan
dalam persepektif otonomi desa, kemudian narasumber dari Otoritas Jasa
Keuangan, Kementrian Perekonomian, Bappenas, Biro Perencanaan Kemendagri,
Kemenkum HAM, Kemantan,Kemenhut. Diskusi juga 
menghadirkan narasumber dari FPPD yang memaparkan pengalaman best
practices BUMDes.



Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari  kegiatan Sarasehan Pembangunan Perekonomian
Perdesaan yang Mandiri dan Berkelanjutan
, tanggal 25 Juli 2013 di Jakarta. Beberapa hal penting
hasil dari kegiatan tersebut adalah 1).
Arah kebijakan Pembangunan Perekonomian
Perdesaan adalah  terwujudnya kemandirian
desa, ketahanan desa sebagai wilayah produksi, penataan pengelolaan SDA dalam
perekonomian desa yang berujung pada kebijakan green economy salah satunya
dengan mewujudkan “pembangunan perdesaan
berbasis agroindustry
”, dan perlunya penataan kelembagaan usaha desa dalam
pembangunan ekonomi perdesaan.
2). Managemen
Pembangunan Perekonomian Perdesaan, pembangunan perekonomian perdesaan memiliki
dimensi yang luas dan membutuhkan kerjasama antara Kementerian/Lembaga, antara
pemerintah pusat-daerah, dan antar SKPD. Dengan demikian kata kuncinya adalah
melakukan sinergisme/kerjasama dalam pembangunan perekonomian perdesaan.
3). Kelembagaan dalam
Pembangunan Perekonomian Perdesaan. Upaya “meningkatkan kemandirian desa,
khususnya pada bidang ekonomi” selama ini telah banyak dilakukan, tentunya
dengan beragam “tafsir” dari konsep hingga desain implementasinya, namun
demikian “hampir semuanya” memfokuskan pada sasaran individu-rumah
tangga-masyarakat, sehingga aspek peran pemerintah daerah dan desa belum banyak
menjadi pertimbangan, dengan kata lain pemerintah desa masih “ditinggalkan”.
Tantangan kedepan dalam hal perekonomian perdesaan yang berkelanjutan
membutuhkan formulasi kebijakan yang “memposisikan” peran pemerintah desa dan
masyarakat menjadi satu kesatuan langkah yang sinergis bukan dikotomis. Untuk
itu, penting untuk melakukan penataan kelembagaan pembangunan perekonomian di
desa.
4). Memposisikan
Peran BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Perdesaan. BUMDes merupakan salah
satu amanat konstitusi (UU Nomor 32 Tahun 2004) dalam pembangunan perekonomian
di desa. Pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa
(PADesa) dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalanannya pengembangan BUMDes
menghadapi jalan yang berliku mulai dari rumusan konsep, legalitas, desain
kelembagaan, hingga pada “tafsir” implementasinya pun sangat beragam. Untuk
itu, maka dalam merumuskan peran BUMDes pada pembangunan perekonomi perdesaan
disamping memiliki “peluang” yang strategis sekaligus masih memiliki sejumlah
pernak-pernik persoalan yang mesti dicarikan solusinya.



Kegiatan
Forum Lintas Pelaku
,
memberikan pengayaan (enrichment) dan
penajaman yang sangat produktif dalam hal formulasi kebijakan Pembangunan
Perekonomi Perdesaan yang Mandiri dan Berkelanjutan. Pengayakan tersebut mulai
dari sudut pandang konsep, legalitas, praktik-praktik dilapangan, hingga pada
potensial problem yang akan dihadapi, bahkan juga memberikan tawaran-tawaran
solusi yang sangat produktif
.



Beberapa hal menarik adalah:



Pertama, RPJM ketiga telah
memberikan kerangka landasan strategis bagi upaya pembangunan yang partisipatif
dan berkelanjutan dengan fokus perioritas pada upaya perkuatan di berbagai
bidang dalam upaya kemandirian desa. Salah satu upaya untuk kemandirian desa
adalah penguatan aspek usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Untuk konteks ini
kementerian dalam negeri dapat memperkuat usaha ekonomi masyarakat pedesaaan
melalui operasionalisasi BUMDes



Kedua, Konseptualisasi
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
. Pengembangan
Usaha Ekonomi Masyarakat menjadi bagian dari kegiatan pembangunan desa dengan
memberikan aksentuasi pada peran pemerintahan desa, sehingga berdampak pada
peningkatan PADesa
.



Ketiga, Peran pemerintahan Desa
dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat hingga saat ini masih terbentur
pada keterbatasan “ruang-ruang” kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa
dan kapasitas perangkat desa, khususnya pada aspek orientasi pengembangan usaha
desa, identifikasi potensi dan karakteristik desa.



Keempat, BUMDes mengelola “segala
hal” yang berkaitan dengan aset yang bersifat common property right (pemilikan asset secara kolektif) yang
berfungsi ekonomi.
Dalam hal ini mempunyai fungsi ekonomi, pelayanan, pembangunan,
dan pemberdayaan masyarakat.
Dari sisi kepemilikan BUMDes adalah Desa (Pemerintah Desa), dan
tidak ada shared saham dari pihak lain.
Modal usaha BUMDES  berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat,
bantuan
Pemerintah,
bantuan
Pemerintah
Daerah, pinjaman, dan
kerjasama dengan pihak usaha lain. Arah pengembangan BUMDes terkait dengan
pembangunan perekonomian perdesaan kedepan adalah dari orientasi
Pembiayaan/Permodalan
dan Pemanfaatan Aset
menjadi
Economic/Business-Entrepreneurship
Development Manager
(Pengelola Pengembangan Ekonomi/Bisnis ~
Kewirausahaan) dan Asset & Resource Manager (Pengelola Aset serta Sumber Daya).



 



Dalam diskusi juga di rumuskan agenda usaha pengembangan
ekonomi masyarakat, antara lain  untuk  1)
memperkuat eksistensi BUMDes ada beberapa upaya yang
perlu dilakukan yaitu: kordinasi antara instansi terkait untuk integrasi
berbagai program penguatan ekonomi di perdesaan dalam berbagai bentuknya;  mengawal rancangan Undang-undang Desa agar
kepentingan pengembangan BUMDes terakomodasi untuk jangka panjang;  penguatan aspek regulasi dan kelembagaan
BUMDes sehingga memiliki kejelasan identitas melalui peraturan yang lebih
tinggi dan lebih kuat
; mendorong
agar pemerintah berperan dalam memperkuat aspek pendanaan bagi pengembangan
BUMDes dalam bentuk akses stimulan permodalan, program hibah, pendampingan
teknis, fasilitasi  sarana prasarana,
peguatan teknologi dan peningkatan kapsitas SDM; perlu memasukan anggaran
perkuatan desa pada APBN/APBD juga perlu diupayakan teknik pengaturan alokasi
anggaran yang peruntukannya langsung untuk penguatan desa.
2).Melakukan sosialisasi kepada
stakeholder terkait tentang konsep, fungsi dan peran BUMDes sehingga muncul
kesadaran yang tinggi dari masyarakat, pemerintah maupun legislator untuk
bersama-sama memperkuat BUMDes serta mengimplementasikannya di wilayahnya
masing-masing.



3).Melakukan kordinasi antar kementerian dimaksudkan untuk melakukan
komunikasi dan upaya penyatuan persepsi.
4). Sinkronisasi
peraturan terkait BUMdes seiring dengan perkembangan yang ada, posisi BUMDes
harus dipertegas di undang-undang Desa yang saat ini tengah dibahas oleh DPR.
5).Melakukan sinergi dengan kementerian
terkait dalam program ekonomi dapat memperkuat berbagai usaha ekonomi pedesaaan
melalui BUMDes.
**

FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa : http://www.forumdesa.org
Versi Online : http://www.forumdesa.org/?pilih=news&aksi=lihat&id=11