Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, setidaknya memuat 5 poin penting.

Pertama, Pasal 26 ayat (3) penambahan hak kepala desa terima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah

Kedua, Pasal 34a penunjukkan kepala desa secara aklamasi bagi calon tunggal

Ketiga, Pasal 39 masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun, paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut

Keempat, Pasal 72 alokasi anggaran dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah

Kelima, Pasal 74 insentif yang diberikan kepada Rukun Tetangga (RT) ataupun Rukun Warga (RW) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (Er/Min)