Pengesahan RUU Desa masih terganjal soal anggaran. Dalam pembahasan di tingkat Pansus, antara pemerintah dengan DPR masih belum menemukan titik temu terkait berapa besar alokasi anggaran untuk desa yang kan dicantumkan dalam RUU Desa.

Ada dua hal krusial yang membuat RUU Desa tertunda pengesahannya. “Pertama, soal anggaran untuk desa. Kedua, terkait masa jabatan kepala desa,” kata Budiman Sudjatmiko, anggota Pansus dari Fraksi PDIP. “Yang masih mentok adalah soal anggaran untuk desa, pemerintah masih belum mau menuruti aspirasi agar ada persentase yang definitif untuk desa,” katanya.

Terkait anggaran untuk desa yang dialokasikan dalam APBN, Pansus mengusulkan agar dialokasikan 6 persen buat desa dari total nilai APBN, di luar dana perimbangan. Dana itu dialokasikan melalui kementerian yang menangani desa.

“Pemerintah keberatan. Mereka maunya 10 persen dana perimbangan ke kabupaten/kota,” jelasnya.

Sedangkan untuk masa jabatan, ada tiga opsi. Usulan Pemerintah masa jabatan Kades adalah 6 tahun, dan bisa dipilih kembali selama satu periode. Adapun masukan dari asosiasi desa, Kades, dan perangkat desa, adalah 8 tahun, dan bisa dipilih kembali selama satu periode.

“Tengah-tengah, fraksi-fraksi di DPR mengusulkan, 6 tahun dapat dipilih lagi selama dua periode,” jelas dia.

Selain itu, jika merujuk pada UUD 45 pasal 18B, desa merupakan ekspresi masyarakat adat serta diakui oleh pemerintah. Namun, menurut Budiman, dari pihak pemerintah masih ada yang menginginkan agar desa tetap menjadi bagian dari pemerintahan yaitu berada di bawah kecamatan.

Budiman mengatakan, DPR menargetkan agar RUU Desa bisa disahkan pada Oktober 2013 mengingat DPR saat ini masih dalam masa reses dan masa sidang berikutnya baru dimulai pada 16 Agustus 2013. “Targetnya seharusnya 12 Juli tapi gagal, sekarang kan masa reses, 16 Agustus akan masuk sidang lagi. Dan di sidang itu targetnya tiga bulan ke depan harus jadi,” katanya.

Hal itu mengingat pada 2014 merupakan masa Pileg dan Pilpres sehingga para anggota legislatif akan sibuk dalam kegiatan kampanye di dapil mereka masing-masing

Sumber: http://www.beritadewan.com/belum-ada-titik-temu-soal-anggaran-ruu-desa-masih-deadlock/

kirim ke teman | versi cetak

 

Senin, 26 Agustus 2013 14:36:40 - oleh : admin