FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

Jalan Menuju Kemakmuran Desa

oleh Dr. Sutoro Eko
(SC FPPD, Inisiator dan Perancang UU Desa)

Ada 5 indikator kemajuan desa, salah satunya adalah kemakmuran. Berbicara mengenai kemakmuran, maka berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Terdapat empat peta ekonomi desa, yaitu : 1) Desa Stagnan (mandek): desa pesisir, pelosok pedalaman (pertumbuhan dan pemerataan rendah), 2) Desa Timpang: hutan, kebun, tambang, industri (ada pertumbuhan, namun ketimpangan tinggi), 3) Desa Subsisten: desa persawahan, desa pegunungan (desa yang pertumbuhannya rendah, tapi pemerataan tinggi), dan 4) Desa Makmur atau progresif: desa kerajinan, desa wisata (pertumbuhan dan pemerataan tinggi). 
Adanya BUM Desa/Kampung, desa diharapkan mampu menjadi desa makmur atau progressif.

Mandat ekonomi desa dalam UU Desa bertujuan: Mandat ekonomi desa dalam UU Desa: mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. 

Secara ideal, desa tidak seharusnya terus menerus diberi pelatihan sistem keuangan, namun seharusnya diberi bimbingan teknis proyek pembangunan untuk menciptakan kemakmuran.
BUM Desa/Kampung merupakan solusi atas adanya kepemilikan lokal, bahwa aset desa berhak dimiliki, dikelola, dan ditujukan langsung untuk masyarakat desa. Untuk legalitas, cukup menggunakan UU Desa sebagai payung hukum, tidak perlu menggunakan akta notaris dan sudah bisa menerima pengalihan aset desa, tetapi belum berbadan hukum. Jika BUM Desa/Kam ingin expand usaha, tetap dengan status perseroan terbatas.

Secara garis besar, kewenangan kepala desa adalah 1) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 2)  mengembangkan sumber perdapatan Desa; dan 3) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan segara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.  Disamping itu kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan Aset Desa; mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. 

Potensi desa tidak harus monoton pada satu bidang, tetapi dapat mengembangkan berbagai aspek potensial yang ada di desa, misal wisata, kerajinan tangan, kuliner, dsb.Secara garis besar, aset desa dimaknai sebagai kekayaan tercatat yang diakui milik desa. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tembatan perahu,  bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa; kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;hasil kerja sama Desa; Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa; kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa; kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. 

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi 
Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. 
Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.BUM Desa merupakan badan usaha yang bercirikan Desa dan dibentuk secara kolektif oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.  UU No. 6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (penjelasan Pasal 87 ayat 1 UU Desa)
Ranah ekonomi Desa meliputi:
  1. Aktor; petani, nelayan, pekebun, pelaku UMKM, wiraswasta, pengusaha besar, koperasi, dan BUMDesa/Kam
  2. Aset; kekayaan milik desa, aset milik warga maupun masyarakat adat yang bisa dikonsolidasikan oleh desa, sumber daya milik bersama (sungai, hutan, kebun, pedagang gembala, air, pantai, dll.) yang tidak bertuan atau menjadi kewenangan  pemerintah.
  3. Akses; akses desa terhadap sumber daya milik bersama, akses informasi, kebijakan pasar, modal, teknologi, dll
  4. Arena; kegiatan produksi, distribusi, transportasi, mobilisasi, dan transaksi

Agenda Jalan Menuju Kemakmuran Desa meliputi: 
  1. Memanfaatkan lahan warga untuk gerakan berkebun, bertani, beternak. 
  2. Pemberdayaan kewirausahaan desa.
  3. Konsolidasi lahan warga untuk pertanian kolektif, ternak kolektif, dll. 
  4. Shareholding (bagi saham dan bagi hasil) antara desa dengan pengusaha. 
  5. Mengakses dan memanfaatkan sumberdaya milik bersama.
  6. Mengembangkan BUMDesa/Kam/Bersama sebagai wadah konsolidasi ekonomi.

kirim ke teman | versi cetak

 

Selasa, 26 Maret 2019 12:22:39 - oleh : admin

Informasi "" Lainnya