FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

Mengutil 30% APBN


oleh: Dr. H. Sutoro Eko, Guru Desa

Di masa lalu, Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo, berulangkali mengungkap isu kebocoran APBN sebesar 30%. Bagaimanapun kebocoran APBN merupakan kanker yang menggerogoti fundamental ekonomi. 
Tetapi raja Orde “Mataram” Baru memang sengaja menciptakan dan memelihara kebocoran 30% APBN itu untuk diutil para hulubalang dan punggawa. Angka 30% adalah ambang batas maksimal pengutilan. Kalau lebih dari 30% sudah dinamakan perampokan. Punggawa yang mengutil dibiarkan, tetapi punggawa yang sudah merampok pasti dihajar juga oleh raja. Pengutilan 30% tentu merupakan perbuatan buruk, yang antara lain membikin ekonomi tidak sehat, tetapi hal itu dibiasakan dan dibenarkan sebagai kearifan. Tradisi itu antara lain bermaksud:

1. Membentuk dan merawat kesetiaan yang bertangga dari bawah ke atas sampai di puncak piradima kekuasaan.

2. Membentuk dan menjaga kewibawaan dan watak budiman para punggawa di mata rakyat.

3. Mengalirkan rejeki tambahan sampai jauh kepada pegawai rendahan sampai rakyat jelata melalui belanja barang dan jasa.

4. Mengawetkan perhambaan dan kekuasaan yang lalim.

Dengan begitu, rakyat takut pada kekuasaan punggawa, sangat menghormati dan menghamba pada punggawa karena kewibawaan dan watak budiman mereka. Orang kebanyakan memberi toleransi bahkan menganggap hebat pada para punggawa yang kaya raya dan hidup mewah. Karena itu punggawa yang tidak punya rumah, seperti mantan Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma, dianggap sebagai punggawa yang bodoh.

Ekonomi dibilang tidak sehat bukan semata karena perburuan rente, tetapi perputaran ekonomi yang menyentuh rakyat jelata justru sangat tergantung pada aliran belanja pemerintah dan tetesan belanja punggawa. Ini sering disebut state driven development. Sementara ekonomi hajat hidup orang banyak tidak bisa diakses dengan baik oleh rakyat jelata, melainkan dimonopoli oleh rakyat jelita, rakyat jelalatan, para juragan dan komprador.

Di masa reformasi, formasi kekuasaan sudah berubah. Tetapi struktur ekonomi belum berubah. Demikian juga, sampai kemarin tradisi mengutil APBN masih berlangsung. Mengutil APBN masih dipelihara sebagai bentuk akomodasi politik untuk merawat harmoni di kalangan elite agar pada “happy” dan tidak ribut. Sekarang Presiden Joko Widodo memberantas tradisi mengutil itu. Akibatnya para punggawa tidak dapat lagi rejeki tambahan seperti dulu, dan lebih jauh, tidak ada aliran rejeki tambahan sampai jauh melalui belanja barang dan jasa yang melimpah. Sekarang banyak punggawa mengeluh tidak bisa belanja barang-jasa secara lebih seperti dulu dan kemarin. Karena itu banyak di antara mereka sangat kecewa pada Presiden Joko Widodo, lalu mereka mendukung gerakan “ganti presiden”, mungkin dengan maksud bisa hidup lebih enak seperti sebelumnya.

Kenyataan ini memang pahit. Pengalaman pahit ini mengingatkan saya pada sang tangan besi Perdana Menteri Inggris, Margareth Tatcher, yang pada tahun 1980-an melakukan rasionalisasi birokrasi secara besar-besaran. Kebijakan yang tidak populis ini menimbulkan kekecewaan dan gelombang protes para birokrat, bahkan partai pendukungnya, kepada Tatcher. Namun Tacther tetap terpilih kembali berulang kali. Toh 15 tahun kemudian dan seterusnya, kebijakan pahit Tatcher itu membuahkan hasil yang gemilang: birokrasi menjadi lebih rasional dan ekonomi menjadi lebih sehat. Tatcher sangat dipuji rakyat sebagai PM yang hebat dan juga diakui dunia sebagai pemberi contoh reformasi birokrasi, meski sang tangan besi itu juga dikritik sebagai salah satu promotor utama neoliberalisme.

Kenyataan pahit era Jokowi sekarang tentu juga mengandung hikmah. Semangatnya adalah “pengorbanan jangka pendek untuk pencapaian jangka panjang” (the short pain for the long gain). Misi agungnya tidak lain adalah: membentuk bangsa yang bermartabat, pemerintahan yang terhormat, dan ekonomi yang lebih sehat. Toh hari ini warga menghormati punggawa bukan karena kewibawaannya, melainkan karena integritas dan kinerjanya. Kini, berbeda dengan dulu, punggawa yang kaya-raya dan hidup mewah, malah dijadikan buah bibir yang buruk. Yang jauh lebih penting, tantangan Presiden Jokowi adalah membuka akses dan memberkuasakan rakyat untuk merebut ekonomi hajat hidup orang banyak, yang selama ini beroperasi dalam ketimpangan struktural.

kirim ke teman | versi cetak

 

Senin, 17 Desember 2018 09:43:16 - oleh : admin

Informasi "" Lainnya