FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

Keberpihakan Dana Desa pada Ekonomi Desa Dipertanyakan


Salah satu tujuan dilaksanakannya Dana Desa sebagai salah satu kebijakan strategin Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah menciptakan kesejahteraan desa melalui pembangunan bidang ekonomi. Dalam operasionalisasinya,diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Permendesa PDTT ini memiliki dukungan cukup baik terhadap pembangunan ekonomi desa, utamanya dengan memrioritaskan pada bidang infrastruktur desa. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu dikritisi.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi rutin Teras Kita RRI Pro 1 Yogyakarta bersama Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Jum’at (8/5). Syarif Aryfaid dari Lembaga Strategi Nasional (LSN) menyatakan ada tiga titik krusial yang perlu dikritisi kaitannya Dana Desa dan ekonomi desa. “Pertama,  akses warga terhadap permodalan. Kita tahu tidak sedikit warga desa yang harus menjual aset-aset rumah tangganya yang produktif hanya untuk mendapatkan modal. Bahkan banyak pula yang terjebak rentenir demi mendapatkan modal usaha”, tandasnya. “Di sinilah kiranya perlu dipertanyakan sejauhmana kelembagaan tingkat desa menjamin permodalan bagi warga desa melalui skema Dana Desa”, tanya Arif.

Yang kedua, menurut alumni STPMD APMD ini yaitu terkait dengan pilihan atau choice. “Pertanyaanya yaitu bagaimana mungkin desa diminta memilih unit-unit usaha yang mau dikembangkan dalam konteks skema Dana Desa, sementara koridor-koridor usaha yang sudah mereka jalankan selama ini tidak diintervensi secara positif, bagaimana meningkatkan daya produksinya”, tandasnya. Menurut Arif dalam sudut pandang ini, seharusnya mengacu pada UU Desa, pengakuan terhadap desa, apapun yang menjadi usaha, baik usaha rumahan, ekonomi produktif skala usaha kecil menengah yang kemudian harus diintensifkan keberadaannya melalui Dana Desa secara berkelanjutan. 
Ketiga, imbuh Arif, yaitu soal voice atau aspirasi masyarakat. Menurutnya, suara masyarakat desa tersumbat selama puluhan tahun. “Musyawarah desa sebagai ruang deliberasi bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya tak berdaya menyalurkan suara warga. Karena ketika memasuki ruang pembahasan yang lebih tinggi, tak terakomodasi. Padahal hasilnya akan menjadi rumusan dokumen perencanaan desa, RPJMDesa”, imbuhnya dengan nada agak menaik. Dalam pandangan hematnya, ketika dikejar moderator, Arif menyarankan bahwa musyawarah desa harus dikembalikan pada khittahnya, apalagi terkait dengan keberpihakannya pada warga. Terkait dengan ekonomi, maka musyawarah desa harus diposisikan untuk membahas mulai dari perencanaan bisnis, bukan sekadar membahas alokasi anggaran dari APBDesa.[Borni]

kirim ke teman | versi cetak

 

Rabu, 23 Mei 2018 18:43:52 - oleh : admin

Informasi "" Lainnya