Visitors :741576 
Hits : 2015121 
Month : 2555 Users
Poin Penting Sosiallisasi Koperasi Desa Merah Putih
Forum Desa - Senin, 14 April 2025 dilaksanakan kick off dan Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 secara daring. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah PutihGapoktan, Pokdanan dan Pokdarwis berpotensi menjadi Koperasi Merah Putih.Menghasilkan beberapa informasi penting: BUM Desa bisa menjadi bagi...
Bagi-bagi THR Lebaran bagi Warga Desa, Berkah BUMDes
Perbedaan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa terlihat di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Hakikat dari BUMDes adalah milik seluruh warga desa, bukan sekedar dari anggota dan untuk anggota sebagaimana prinsip Koperasi.Di Desa Wunut, seluruh warga desa bisa menikmati kebermanfaatan dari adanya BUMDes. Seperti terlihat men...
Teknokrat Memalu dan "Memalu" Desa
oleh: Sutoro EkoTeknokrat, termasuk politisi teknokratik yang anti-politik, menganggap dirinya seperti palu, sekaligus memandang entitas lokal dan asosiasi manusia (daerah, desa, kampus, sekolah) seperti paku. Hasrat mereka adalah menggunakan palu untuk memukul paku. Inilah target terhadap objek. Mereka melarang orang lain menjadi subjek, kecuali subjek dalam pengertian hamba. Semakin banyak objek...
UU Desa Bukan Dana Desa Saja
oleh: Sutoro EkoPelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa selama dua dekade terakhir yang mengalami reduksi dan distorsi. Dalam UU Desa, hanya satu hal dijalankan murni dan konsekuen, yaitu pemilihan kepala daerah. Sisanya amburadul.UU Desa mengalami reduksi, distorsi, tidak terjadi koherensi, konsistensi. Supradesa memajukan tetapi melemahkan, membangun tetapi merusak. Reduksi dan distorsi p...
Sutoro Eko: UU Desa Yang Dijalankan Secara Konsekwen Hanya Pilkades, Lainnya Amburadul
Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghadirikan sejumlah narasumber, BULD DPD RI menerima masukan tentang pelaksanaan UU Desa selama dua dekade terakhir yang mengalami reduksi dan distorsi. Tidak terjadi koherensi dan konsistensi. Sehingga berdampak kontradiksi.Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memantau dan mengevaluasi rancangan ...
